LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat " Hari Dharma Wanita Nasional" (5 Agustus 2021) Ketua Umum LCT-Indonesia DADANG KARTAWIJAYA ,Ketua DPD JABAR D.Soeryadarma,SM
Tampilkan postingan dengan label Regulasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Regulasi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Juli 2021

Turunkan Mobilitas Selama PPKM Darurat,Mulai 13 Juli Beberapa Ruas Jalan Sukabumi Di Tutup

D2

SUKABUMI KOTA MATANUSA-

Ruas Jalan R.E. Martadinata dari mulai bundaran tugu adipura hingga ke persimpangan Jalan Gudang mulai 13 Juli, beserta jalan. Ir.H.Djuanda ditutup.

Penutupan ini menambah ruas jalan yang ditutup selama PPKM Darurat setelah sebelumnya kawasan Ahmad Yani ditutup sejak 3 Juli lalu.


Penutupan jalan dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat selama masa PPKM Darurat juga dilakukan pada ruas Jalan Zaenal Zakse, Julius Usman, Stasiun Timur, Ciwangi dan Harun Kabir.

Adapun rekayasa lalu lintas lainnya adalah pemberlakuan satu arah pada Jalan Gudang. Kendaraan yang melintas dijalan tersebut hanya bisa mengakses ruas jalan R.E. Martadinata yang mengarah ke persimpangan Siliwangi.


Sehari sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui siaran pers harian mengenai PPKM Darurat yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, meminta Pemerintah Daerah menurunkan mobilitas masyarakat hingga 50 % selama PPKM Darurat untuk menurunkan jumlah kasus covid – 19.

Diskominfo/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT

Share:

Sabtu, 10 Juli 2021

Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020,Mendes PDTT Proyeksikan Daerah Tertinggal yang Terentaskan Lebihi Target RPJMN

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
 (Foto: Dokumentasi Humas Setkab).

Red

NASIONAL MATANUSA -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memproyeksikan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan pada tahun 2024 sebanyak 32 kabupaten tertinggal atau melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yakni sebanyak 25 kabupaten tertinggal.

“Target pengentasan daerah tertinggal dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal, sehingga pada akhir 2024 kabupaten yang masih masuk daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten. Namun, berdasarkan data indeks ketertinggalannya diproyeksikan yang dapat dientaskan sebanyak 32 kabupaten dari 62 kabupaten, sehingga yang tersisa hanya 30 kabupaten di tahun 2024,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemendes PDTT, Sabtu (10/07/2021).

Adapun angka proyeksi kabupaten tertinggal yang terentaskan setiap tahunnya adalah sebanyak 5 kabupaten di tahun 2020, 6 kabupaten (2021), 7 kabupaten (2022), 6 kabupaten (2023), serta 8 kabupaten di tahun 2024. “Mudah-mudahan kita bisa wujudkan semua,” imbuh Mendes PDTT.

Baca Juga : Dapatkan Suara Bulat Dari 6 Desa.

Lebih lanjut Abdul Halim menyampaikan, terkait arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan melakukan pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi dan informasi, peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah, dan pembinaan terhadap daerah tertinggal entas tahun 2019 serta penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19.

Untuk sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal 2020-2024, lanjut Mendes PDTT, yakni persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dari 26,12 persen pada tahun 2018 menjadi 23,5-24 persen pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 58 persen pada 2018 menjadi 62,2-62,7 pada 2024, jumlah daerah tertinggal dari 62 kabupaten menjadi 37 kabupaten dan terlaksananya pembinaan pada 62 daerah tertinggal yang terentas di tahun 2019.

“Ini bukan pekerjaan mudah tapi kita harus lakukan untuk dapat mencapai sasaran itu. Kita harus tekan ini dan kita harus genjot ini semua,” ujarnya.

Baca Juga : Nantikan Air Bersih,Warga Desa Mekarjaya.

Abdul Halim menyampaikan, pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan di tahun 2019 yakni sebanyak 62 kabupaten masih akan terus dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi selama tiga tahun sejak ditetapkannya sebagai daerah yang sudah terentaskan.

Dalam pembinaannya tersebut, imbuh Mendes PDTT, pihaknya telah menetapkan Peraturan Mendes PDTT Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan sebagai acuan terkait dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan, guna mewujudkan konsep pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, kemandirian, dan peningkatan produktivitas daerah sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Berarti pada 2022 baru kita akan lepas sama sekali daerah tertinggal yang terentaskan di tahun 2019. Tidak ada pembinaan sama sekali,” tandasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 terdapat 62 kabupaten tertinggal yang tersebar di sejumlah provinsi.

Baca Juga : Pantau Pasien Isoman,Kemenkes Lakukan Kerjasama Dalam Layanan Telemedicine

Ke-62 kabupaten tersebut adalah Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat (Sumatra Utara); Kepulauan Mentawai (Sumatra Barat);  Musi Rawas Utara (Sumatra Selatan); Pesisir Barat (Lampung); Lombok Utara, Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Sabu Raijua, dan Malaka (Nusa Tenggara Timur); Donggala, Tojo Una-Una, dan Sigi (Sulawesi Tengah); serta Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan (Maluku).

Kemudian Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu (Maluku Utara); Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak (Papua Barat); serta Jayawijaya, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai (Papua).

Setkab/Kemendes/D2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT

Share:

Rabu, 07 Juli 2021

Kurangi Mobilitas Selama PPKM Darurat,Sejumlah Titik Jalan Di Sukabumi Dilakukan Penyekatan

D2

SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Dalam rangka menegakkan peraturan PPKM Darurat sesuai instruksi pemerintah pusat,Polres Sukabumi Kota bersama Kodim 0607, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Damkar, terus berupaya melakukan penyekatan dibeberapa ruas jalan di Sukabumi.

Baca Juga : Penuh Dan Masih di IGD,Bupati Segera Lakukan Evaluasi dan Programkan Untuk Layanan Masyarakat.

Penyekatan yang dilakukan tersebut diterapkan untuk didaerah Sukalarang perbatasan Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Kemudian dibundaran Sukaraja, simpang Selakaso, Cibolang, serta di Jalur Lingkar Selatan dan ruas jalan yang mengarah ke jalan Otto Iskandardinata Kota Sukabumi.

Baca Juga : Cegah dan Antisipasi Covid-19 Satgas Desa Tenjoayu Lakukan Penyemprotan.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni, dalam keterangannya menegaskan penyekatan tersebut bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga. Ia juga menghimbau kepada semua warga untuk menaati peraturan PPKM Darurat diantaranya perusahaan sektor non esensial yang wajib menerapkan 100 % bekerja dari rumah atau work from home. Pada keterangan yang sama, ia juga mengingatkan warga agar tertib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid – 19,Rabu (7/7/21).

Diskominfo/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT

Share:

Rabu, 30 Juni 2021

Jelang Penyelenggaraan Idul Adha 2021,Pemkot Sukabumi Akan Menerbitkan Dua Surat Edaran

Red

SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Pelaksanaan Idul Adha dan kurban harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Dida Sembada, saat memimpin rapat persiapan Idul Adha 1442 Hijriyah, pada hari Selasa, 29 Juni 2021 di Balai Kota.

Baca Juga : Melalui BKPSDM,Pemkab Sukabumi Buka Kesempatan CPNS Tahun 2021

Memastikan protokol kesehatan dipenuhi oleh semua pihak dalam penyelenggaraan Idul Adha, Sekretaris Daerah mengatakan Pemerintah Kota Sukabumi akan menerbitkan dua surat edaran yang mengatur penyelenggaraan Idul Adha hingga peyelenggaraan kurban. Diantara ketentuan yang akan termuat dalam surat edaran tersebut adalah penjualan dan penyembelihan hewan kurban wajib memenuhi protokol kesehatan.

Untuk diketahui,pada Idul Adha tahun ini menurut Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Dian Suciati, di Kota Sukabumi terdapat 90 hingga 100 titik penjualan hewan kurban, dan tempat pemotongan hewan kurban terdapat di 350 lokasi.

Diskominfo/D2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT

Share:

Senin, 21 Juni 2021

Berlaku 22 Juni,Presiden Jokowi Intruksikan Penguatan Pelaksanaan PPKM Mikro

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin (21/06/2021).

Red

NASIONAL MATANUSA-

Upaya mengintensifkan dan menekan laju pandemi COVID-19,terus dilakukan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam hal ini,Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (21/06/2021) pagi, melalui konferensi video.

“Bapak Presiden memberikan penegasan terkait dengan operasionalisasi dan lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM Mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers usai mengikuti rapat.

Terkait hal tersebut, ungkap Airlangga, pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

“Terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM Mikro, arahan Bapak Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 [Juni] sampai 5 Juli, dua minggu ke depan,” ujarnya.

Penguatan ketentuan PPKM Mikro ini, ujar Airlangga, akan dituangkan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Berikut rincian penguatan PPKM Mikro tersebut:

1. Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja
Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:
a. Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen;
b. Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen;
c. Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain; dan
d. Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

2. Kegiatan Belajar Mengajar
a. Zona Merah: dilakukan secara daring; dan
b. Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

3. Kegiatan Sektor Esensial
Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sektor ini antara lain termasuk industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, dan juga tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket, dll) baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal.

4. Kegiatan Restoran
Kegiatan warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal, diberlakukan ketentuan:
a. Makan/minum di tempat atau dine-in paling banyak 25 persen dari kapasitas;
b. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00;
c. Layanan pesan-antar/dibawa pulang atau take-away sesuai jam operasional restoran; dan
d. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

5. Kegiatan di Pusat Perbelanjaan, Mal, Pasar, dan Pusat Perdagangan
a. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00; dan
b. Pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas.

6. Kegiatan Konstruksi
Tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Kegiatan Ibadah
Kegiatan di tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:
a. Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag); dan
b. Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

8. Kegiatan di Area Publik
Kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya), diberlakukan ketentuan:
a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan
b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

9. Kegiatan Seni, Sosial, dan Budaya
Kegiatan di lokasi seni, sosial, budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, diberlakukan ketentuan:
a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan
b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

10. Rapat, Seminar,  Pertemuan Luring
a. Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman; dan
b. Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

11. Transportasi Umum
Dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemda dan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Setkab (TGH/UN).

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Jumat, 18 Juni 2021

Sempat Tertunda 1 Tahun Akibat Pandemi,KemenPPPA Gelar Penerapan Evaluasi KLA di Kota Sukabumi

Red/D2

SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali melaksanakan evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), setelah pelaksanaannya sempat ditunda selama setahun akibat pandemi covid -19. Salah satunya seperti yang dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juni 2021.ketika KemenPPPA menggelar verifikasi dan evaluasi untuk Kota Sukabumi.

Kepala Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Leny N.Rosalin, mengatakan KLA diukur melalui 24 indikator KLA, yang mencerminkan implementasi atas 5 klaster substantif konvensi hak anak, yang meliputi klaster 1 yakni pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, klaster 2 pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Sedangkan klaster 3 yaitu pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan dan klaster 4 pemenuhan hak anak atas pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Adapun klaster 5 meliputi perlindungan khusus anak.

Baca Juga : Pentingnya Koordinasi dan Komunikasi.

Sementara itu Wali Kota Sukabumi menjelaskan bahwa dalam mewujudkan Kota Sukabumi sebagai kota layak anak, banyak upaya yang telah dilakukan seperti penerbitan peraturan daerah, peraturan Wali Kota tentang pelaksanaan perlindungan anak. Kemudian pembentukan gugus tugas KLA untuk meningkatkan kualitas pembangunan berkelanjutan ramah anak. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menjelaskan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi terkait KLA.

Untuk diketahui,kegiatan yang diadakan secara virtual ini diikuti oleh Wali Kota, Achmad Fahmi, Sekretaris Daerah, Ketua TP – PKK, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sukabumi.

Diskominfo/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Advertorial

Advertorial