LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat "Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN " 15 JUNI 2021. Ketua Umum DPP LCT-I DADANG KARTAWIJAYA - Ketua DPD LCT-I Jabar D.SOERYADARMA,Sm
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Senin, 14 Juni 2021

Perkaya Pengetahuan Bagi Kepala Daerah,5 Hari Wabup Sukabumi Ikuti Pembekalan Kepemimpinan

Wakil Bupati sukabumi,H.Iyos Somantri.
(Foto : Istimewa).
Red/D2

SUKABUMI MATANUSA -

Kegiatan pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri bagi Kepala Daerah tingkat II Non Petahana hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara virtual,dalam beberapa gelombang diikuti oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri.

Acara yang diikuti Wabup dari Kantor BKPSDM Kab. Sukabumi tersebut secara Virtual,dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian. Senin (14/6/2021).

Berdasarkan keterangan ,Kegiatan yang dibuka dalam beberapa gelombang ini, akan diikuti H. Iyos Somantri selama lima hari terhitung tanggal 14 s/d 18 Juni 2021.

H. Tito Karnavian mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk pengembangan SDM. Terutama dalam memperkaya pengetahuan para Kepala Daerah.

Baca Juga : Optimalkan dan Kawal Implementasi PPKM Mikro.

Sebelumnya pembekalan kepemimpinan gelombang pertama sudah diselesaikan, pembekalan dihadiri oleh para pejabat Bupati dan wakil Bupati yang pernah bertugas artinya pertahana dan materinya agak berbeda antara pertahana dan non pertahana karena Pertahana sudah mempunyai jam terbang sementara non pertahana belum memiliki pengalaman sebagai kepala daerah serta berasal dari berbagai latar belakang ada dari birokrat, TNI/Polri, Swasta, seniman  dan lainnya.

“Materi yang diberikan akan berbeda antara Kepala Daerah Petahana dan Non Petahana,  Petahana jam terbangnya sudah ada. Sehingga tidak diberi materi dasar kepemimpinan dan pemerintahan,” ujarnya.

Mendagri meminta Kepala daerah melakukan inovasi di daerah masing-masing dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja, mendorong kesejahteraan dan kemudahan pelayanan masyarakat.

” Pada Kesempatan ini memang kita ingin memberikan masukan karena tugas dari pada kemendagri adalah pembinaan dan pengawasan dari mulai Kepala Daerah sampai dengan desa, kemudian  juga DPRD tingkat II yang dibina oleh Kemendagri sesuai degan Undang Undang.

Baca Juga : Berupaya Agar Dapat Mengembangkan dan.

” karena itu, kepada Kepala daerah yang baru, Kemendagri sangat penting ikut memberikan pembinaan dengan materi yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas Kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya yang tidak ringan”, tambahnya.

Akhirnya Mendagri berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti pembekalan ini bisa mengikutinya dengan sungguh sungguh, menyerap materi pembekalan serta mampu menerapkannya secara baik dalam program pembangunan di daerah.

Diskominfosan/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Senin, 07 Juni 2021

Pengembangan SDM,Selama Lima Hari Bupati Ikuti Pembekalan Kepemimpinan

Red/D2

SUKABUMI MATANUSA -

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengikuti kegiatan pembekalan kepemimpinan pemerintah dalam negeri bagi Kepala Daerah tingkat II Petahana hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara virtual
Dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian. Senin (7/6/2021).

Kegiatan yang dibuka dalam beberapa gelombang ini, akan diikuti H. Marwan Hamami selama lima hari terhitung 7 s/d 11 Juni 2021.

H. Tito Karnavian mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk pengembangan SDM. Terutama dalam memperkaya pengetahuan para Kepala Daerah.

“Materi yang diberikan akan berbeda antara Kepala Daerah Petahana dan yang baru. Petahana jam terbangnya sudah ada. Sehingga tidak diberi materi dasar kepemimpinan dan pemerintahan,” ujarnya.

Namun lanjut Kemendagri, bagi petahana momentum ini bisa dijadikan ruang instropeksi diri. Terutama, selama kepemimpinan periode sebelumnya.

“Jadi sempatkan waktu untuk membuat perubahan di daerah masing-masing. Apalagi, periode kepemimpinan saat ini relatif pendek. Sebab, November 2024 direncanakan ada pemilu kembali,” ucapnya.

Selain itu, H. Tito mengimbau agar program daerah sejalan dengan pusat. Sehingga, program nasional dan daerah bersinergi menjadi Harmonisasi pembangunan dari pusat dan daerah

Menurutnya, terdapat sejumlah program prioritas nasional seperti peningkatan SDM, infrastruktur, dan investasi.

“Ini menjadi pegangan daerah ketika melakukan sebuah perencanaan. Termasuk transformasi ekonomi berbasis industri manufaktur dan jasa modern,” terangnya.

Diskominfosan/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Motivasi Dan Capai RPJMD,Target 100 Hari Kinerja Bupati Dan Wabup Terealisasi

Red

SUKABUMI MATANUSA -

Bupati  dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih priode 2021-2026 membuat 100 Hari kerja program prioritas percepatan pembangunan melalui 9 target program dan kegiatan.

"Program 100 hari kerja itu sebetulnya tidak ada aturannya, Program itu dibuat sebagai motivasi bagi perangkat daerah untuk mencapai RPJMD, dari posisi itu kita bisa menilai OPD mana yang  merespon dan konsisten mewujudkan visi misi" ucap Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami usai mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam  Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Petahana Tahun 2021 melalui Virtual di pendopo sukabumi , Senin (07/05/2021).

Menurut H.Marwan Hamami untuk program 100 Hari kerja itu adalah langkah awal untuk memulai dan sampai saat ini untuk program tersebut sudah berjalan misalnya dalam bidang kesehatan,

"Saat ini seluruh pelayanan kesehatan di puskesmas gratis, bahkan sekarang ada program dokter masuk kampung untuk melayani kesehatan masyarakat dengan mendatangi warga" jelasnya.

Selain itu, Menurut H.Marwan Hamami beberapa program lainnya telah direalisasikan seperti, beasiswa tahfiz Qur'an, kesejahteraan guru madrasah, untuk biaya operasional Madrasyah diniah dan lembaga Al-Quran serta peningkatan sarana dan prasarara pendidikan agama sudah berjalan,

Baca Juga : Gelar Pelatihan Kewirausahaan Wali Kota.

Bukan hanya itu, Program untuk ketenaga kerjaan seperti Sukabumi integrated labour and employmert center  yang di singkat silent center juga sudah selesai dan siap dilauncing.

"Masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan para pengusaha yang membutuhkan pekerja  bisa mengunakan sistem aplikasi tersebut, mirip job fair namun melalui aplikasi, di samping itu dalam  juga pembuatan kartu tenaga kerja serta yang berhubungan dengan ketenagakerjaan" jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Bupati Sukabumi H.Iyos Somantri saat dihubungi menjelaskan untuk pembangunan jalan serta  penataan pusat pemerintahan di Palabuhanratu itu juga sudah berjalan,

" feasibility study udah selesai untuk jalan, Sementara untuk program 100 hari kerja pelayanan publik kemarin sudah dilauncing percepatan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang sudah bisa dilaksanakan di kantor Kecamatan bahkan untuk beberapa adminduk sudah bisa secara digital, ditambah lagi pemkab  punya sistem Open SID (Sistem Informasi Desa) untuk digitalisasi pelayanan di tingkat desa dan kecamatan untuk program 100 hari kerja di laksanakan di dua Kecamatan dulu yaitu Kecamatan Sukaraja dan Cibadak, seterusnya semua Kecamatan dan Desa harus terintegrasi".

Selanjutnya untuk digitalisasi  Pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan saat ini sudah selesai membuat sistem aplikasi dalam program 100 Hari kerja.

Baca Juga : Pengembangan SDM ,Selama Lima Hari Bupati.

"Pertanian punya aplikasi Ritx yang tersambung dengan sensor di setiap wilayah pertanian  yang dapat memudahkan petani untuk mengontrol permasalahan di lahan dan meningkatkan produktivitasnya
dan percontohannya di Kecamatan Sukaraja, untuk Kelautan punya aplikasi fish finder beserta alatnya dan peternakan saat ini sudah selesai membuat kajian peningkatan produksi berbasis digital" jelasnya.

Sementara untuk Bantuan pemodalan bagi Unit Pelaksana Kegiatan UPK ex PNPM dan bantuan keuangan khusus desa pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menjalankannya.

" Untuk  UPK sekarang sudah selesai membuat Peraturan Bupati tentang Bumdes Bersama dalam program 100 hari kerja, selanjutnya bantuan Khusus keuangan desa sudah dibuat Peraturan Bupati terkait klasifikasi indek desa membangun (IDM) jadi setelah aturannya dibuat sebagai payung hukum baru diberikan anggarannya"jelasnya.

Wakil Bupati Sukabumi H.Iyos Somantri menambahkan bahwa, Walau tidak ada aturan dalam target 100 Hari kerja namun program ini dibuat sebagai komitmen dan langkah awal untuk mencapai visi misi.

"Ini adalah komitmen awal  kami dalam mewujudkan visi misi  selama 5 tahun kedepan untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, Maju, Inovatif
 menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin" pungkasnya.

Diskominfosan/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT


Share:

Kamis, 03 Juni 2021

Berbarengan Penyerahan Roadmap SPBE Diskominfo,Pemkab Sukabumi Gratiskan Pelayanan Adminduk

Red/d2

SUKABUMI MATANUSA -

Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri menyerahkan 18 alat rekam dan cetak KTP kepada Kecamatan dan UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (3/6/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Selabintana itu, berbarengan dengan penyerahan roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Sukabumi.

Penyerahan tersebut, dilakukan guna percepatan pelayanan publik kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Baca Juga : 36 Pangkalan di Parungkuda Ikuti Musran.

H. Iyos mengatakan, berbagai inovasi yang diluncurkan ini harus mendorong perubahan pelayan publik d Kabupaten Sukabumi. Sehingga pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi bisa faster, cheaper, and better.

“Faster di sini, pelayanan semakin cepat dan berjalan efisien. Cheaper ini, barang dan jasa publik menjadi gratis ataupun terjangkau oleh semua pihak. Better sendiri,tentu saja pelayan publik harus lebih baik dari sebelumnya,” ucapnya.

Salah satu hal yang tidak kalah penting ialah administrasi kependudukan. Menurut H. Iyos,kolaborasi pelayanan publik administrasi kependudukan bersama Kecamatan dan desa sangat baik. Hal itu untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layananan kependudukan.

“Inovasi yang diluncurkan Disdukcapil bersama DKIP bisa memberikan energi positif dalam kemudahan pelayanan publik,” ungkapnya.

H. Iyos berharap, pelayanan publik ini bisa memberikan keramahan bagi masyarakat.

“Berikan senyuman bagi siapapun yang membutuhkan pelayanan publik dengan setulus tulusnya,” terangnya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukabumi Iwan Kusdian mengatakan, hari ini diserahkan 18 alat rekam cetak KTP-el kepada Kecamatan dan UPTD. Sehingga, pelayanan KTP -el bisa dilaksanakan di Kecamatan.

“Jadi dari 18 alat yang diserahkan, 10 untuk Kecamatan prioritas dan 8 UPTD. Tegalbuleud menjadi salah satu Kecamatan prioritas yang menerima alat rekam cetak KTP- el,” bebernya.

Lewat berbagi inovasi yang diluncurkan, layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sukabumi semakin cepat. Bahkan pembuatan KTP el, KK, dan akta bisa diproses dalam waktu satu hari.

"Layanan adminduk di kita cepat, mudah, dan gratis,” tegasnya.

Sementara itu Kepala DKIP Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki mengatakan, dalam roadmap SPBE ini terdapat berbagai pelayanan yang menjadi prioritas. Mulai dari pelayanan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, desa, dan Kabupaten Sukabumi.

“Kita tidak hanya membuat roadmap saja, namun telah mengembangkan sistem informasi desa. Bahkan seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Sukaraja dan Cibadak telah menjadi pilot project kami,” terangnya.

Baca Juga : Wali Kota Sukabumi Sambut Berbagai Aplikasi.

Ke depan, pelayanan akan dikembangkan di seluruh Kecamatan dan Kabupaten Sukabumi. Sehingga, pelayanan dasar di Kabupaten Sukabumi bisa dilaksanakan dengan baik,

“Sesuai dengan yang disampaikan Pak Bupati, harapan kami pelayanan dasar di Kabupaten Sukabumi bisa dilaksanakan secara mudah, cepat, dan murah” pungkasnya

Diskominfosan/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Jumat, 28 Mei 2021

Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Arahan untuk BPKP dan Pengawas Internal Pemerintah,Simak Disini.

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi.
(Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr).

Red

NASIONAL MATANUSA -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tiga arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

“Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu, saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/05/2021) pagi.

Pertama, Kepala Negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, ungkap Presiden, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga masih rendah, yaitu sekitar 24,6 persen. Begitu juga dengan realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian/lembaga yang pada kuartal satu masih sekitar 10,98 persen, sementara untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen.

Baca Juga : BSSN Apresiasi Komit Pemkot Sukabumi.

“saya minta BPKP dan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa, memberikan solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ujarnya.

Kedua, Kepala Negara menginstruksikan BPKP dan APIP untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Presiden mencontohkan, saat turun ke lapangan dirinya kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar. Seperti tiadanya fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang berada di sekitar wilayah bendungan atau tidak adanya akses jalan untuk menuju pelabuhan yang baru saja dibangun

“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu, sejak awal pada saat perencanaan terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini,” ujarnya.

Ketiga, Presiden menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

Akurasi data masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah sampai hari ini yang dapat berdampak luas. Presiden mencontohkan, data untuk bantuan sosial yang tidak akurat dan tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

Baca Juga : Pemuda Penerus Perjuangan ,Dalam Musda KNPI.

“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung, ini yang terus harus kita perbaiki. BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antarprogram untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan seluruh jajaran APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Diingatkan juga untuk memberikan akses dan informasi yang akurat untuk mempermudah kerja pengawasan.

Saya tekankan kepada Bapak-Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum,” ujarnya.

Di lain pihak, Presiden juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

“Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” pungkas Presiden Jokowi.

Setkab (FID/UN)/Red.

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT



Share:

Kamis, 27 Mei 2021

BSSN Apresiasi Komit Pemkot Sukabumi Terkait Pemanfaatan Dalam Menerapkan Sertifikat Elektronik

Red/Andi

SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam pemanfaatan sertifikat elektronik. 

Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara dalam sambutannya pada penandatanganan kerja sama Pemerintah Kota Sukabumi dengan BSSN mengenai pemanfaatan sertifikat elektronik pada hari Rabu, 26 Mei 2021 di Hotel Balcony Sukabumi. 

Dijelaskannya bahwa penggunaan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik memberikan banyak manfaat seperti mendukung transformasi digital dan memudahkan penandatanganan banyak dokumen. Dijelaskan pula bahwa tanda tangan digital yang memuat identitas digital sangat dijaga keamanannya.

Sedangkan Wali Kota Sukabumi dalam sambutannya mengatakan bahwa penerapan sertifikat elektronik merupakan bagian dalam reformasi birokrasi. Penerapan sertifikat elektronik adalah salah satu upaya dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat seperti yang telah diterapkan dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan. 

Baca Juga : Pemuda Penerus Perjuangan Dalam Musda KNPI.

Sertifikat elektronik juga merupakan bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Wali Kota menuntut komitmen segenap perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi agar menerapkan sertifikat elektronik.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, dilakukan pula perekaman data biometrik Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah beserta jajaran pimpinan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi.

Untuk diketahui,Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota, Andri Setiawan Hamami, dan Sekretaris Daerah beserta jajaran pimpinan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sukabumi.

Infokom.Diskominfo/d2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share: