LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat " Hari Dharma Wanita Nasional" (5 Agustus 2021) Ketua Umum LCT-Indonesia DADANG KARTAWIJAYA ,Ketua DPD JABAR D.Soeryadarma,SM
Tampilkan postingan dengan label PIlkada. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PIlkada. Tampilkan semua postingan

Rabu, 09 Desember 2020

Asnawi Harapkan Masyarakat Partisipasi Gunakan Hak Pilih Dalam Sukseskan Pilkada Tahun 2020

Kepala Desa Tenjoayu,Asnawi.
Foto : Istimewa.


Laporan : Redaksi 

SUKABUMI MATANUSA

Pemilihan Kepala Daerah  Serentak hari ini 9 Desember 2020,Kepala Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug,Asnawi  kepada masyarakat,agar dapat menggunakan hak pilih  nya untuk menyukseskan pilkada dengan melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing -masing wilayahnya.

“Saya sangat senang masyarakat bisa berpartisipasi hadir di TPS,walau kondisi hujan ataupun di suasana Pandemic Corona Covid 19".

Suasana seperti ini,jangan menyurutkan untuk menggunakan hak pilihnya,pasalnya justru proses ini guna menentukan bagaimana menciptakan kemajuan Sukabumi kedepanya.

Lebih lanjut,dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan Pilkada Serentak 2020 dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan, “tegas Asnawi di aula kantor desanya,Rabu ,(9/12/20).

Untuk wilayah Desa Tenjoayu,Asnwai melihat pasrtisipasi masyarakat nya dalam menggunakan hak pilih suara terbilang cukup baik di setiap TPS.Dirinya berharap semoga partisipasi masyarakat mencapai 70% untuk datang ke TPS,kendatipun terlihat masyarakat yang sudah menggunakan hak pilihnya baru berkisar 60 %.

Mengakhiri pembicaraan ,Asnawi mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang sudah membantu proses berjalan nya dalam suasana pesta demokrasi Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2020-2024 ,tutupnya.

Adv.

Terpisah,Kusnadi selaku Pengamanan Wilayah (Pamwiyah) Desa Tenjoayu ,Kecamatan Cicurug ,Kabupaten Sukabumi ,mengatakan bahwa pihaknya dalam melakukan cek lapanagan di setiap TPS yang berjumlah 17 TPS,terlihat partisipasi masyarakat desa tenjoayu dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan pantauan kurang lebih ada sekitar 60% hingga 70% tingkat kehadiran Masyarakat,katanya.

Semoga dalam suasana Covid 19 ini,tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.guna menyukseskan pilkada tahun 2020 ini ,diperlukan kerjasama dari semua pihak,jelasnya.

Untuk diketahui ,hak pilih untuk desa tenjoayu berdasarkan DPT sebanyak 5415 jiwa dengan jumlah 17 TPS.

Suasana TPS 05 dan 06 ,Desa Tenjoayu ketika sedang perhitungan suara berlangsung.

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Senin, 07 Desember 2020

Menko Polhukam Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan di TPS Jelang Pilkada 9 Desember

NASIONAL MATANUSA -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan Pilkada Serentak, Rabu, 9 Desember mendatang. Ia pun meminta agar para pemilih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tolong di hari H, tanggal 9 itu, datang berbondong-bondong ke TPS sesuai dengan jam, jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU dan ikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh KPU,” pesan Menko Polhukam, Sabtu (05/12/2020) sore, di Jakarta.

BACA JUGA : Warga Kp Nyangkowek Ikuti Rapat Program.

Para pemilih juga diminta untuk menjaga ketertiban selama proses pencoblosan. “Jangan membuat keributan. Biasanya keributan itu terjadi sesudah perhitungan suara dan sebagainya. Semuanya harus berlaku proporsional dan tertib demi kebaikan kita bersama,“ ujar Mahfud.

Setelah melalui masa kampanye selama 71 hari, gelaran Pilkada Serentak 2020 tengah memasuki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember ini.

“Sabtu 5 Desember kita sudah mengakhiri masa kampanye dan mulai memasuki masa tenang Pilkada Serentak. Isilah hari-hari tenang itu, dengan betul-betul membuat ketenangan, tidak membuat kegaduhan. Persiapkan hari pencoblosan atau pemungutan suara 9 Desember dengan sebaik-baiknya, baik itu penyelenggara, kontestan, maupun masyarakatnya,” imbau Menko Polhukam.

Menko Polhukam juga meminta seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif. Pilkada serentak sangat dikhawatirkan oleh banyak pihak akan menimbulkan masalah penyebaran COVID-19, karena itu ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuktikan bahwa semua bisa berlaku disiplin dan menjaga itu semua.

“Untuk masyarakat, untuk rakyat, silakan berikan suara Anda sebanyak-banyaknya karena satu suara Anda akan menentukan masa depan Anda. Sekurang-kurangnya menentukan nasib Anda di bawah kepemimpinan selama 5 tahun ke depan,” ujarnya.

BACA JUGA : Panitia Pilkades Ciburayut Segera.

Terakhir, Mahfud mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan pilkada. Ia menilai masa kampanye selama 71 hari ini bisa dilalui dengan baik.

Empat Pesan Penting Satgas Penanganan COVID-19
Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito menyampaikan empat pesan penting terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi.

Pertama, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari COVID-19.

“Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat melakukan kampanye, karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin ke depannya,” ujar Wiku.

Pilkada tahun ini, imbuhnya, akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi.

“Saya benar-benar berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi,” katanya.

Kedua, Satgas meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020. Jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

Adv.

“Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin untuk menerapkan semua protokol kesehatan serta mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh KPU,” imbuh Wiku.

Ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, Satgas meminta untuk memanfaatkan sisa masa kampanye dengan baik dan tidak lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas COVID-19.

“Selalu patuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan,” tegas Wiku.

Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, Satgas meminta untuk segera mengambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Koordinasikan dengan Satgas (COVID-19) di daerah untuk segera bubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan,” ujar Wiku.

Disampaikan Wiku, antisipasi mencegah lonjakan kasus COVID-19 sejauh ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pilkada.

“KPU sendiri telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Yaitu, melakukan testing kepada petugas yang nanti akan bertugas di TPS (tempat pemungutan suara) dan memastikan mereka yang petugas adalah sehat dan bebas COVID-19,” ujar Wiku.

Pada TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Petugas dan pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan.

BACA JUGA : Sistem Belajar Daring di Kecamatan.

Petugas juga akan memeriksa suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS untuk memastikan pemilih dalam keadaan sehat. Juga melakukan simulasi dengan pengawasan dari Satgas Penanganan COVID-19.

“Mari kita wujudkan pilkada yang aman dan bebas COVID-19. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan usaha terbaik demi mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia” pungkas Wiku.

Sumber : (HUMAS KEMENKO POLHUKAM/TIM KOMUNIKASI KPCPEN/UN) 

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Sabtu, 05 Desember 2020

Menko Polhukam Ingatkan Paslon Tetap Patuhi Aturan ,Di Kampanye Hari Terakhir.

NASIONAL MATANUSA -

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar semua pasangan calon (paslon) di Hari terakhir masa kampanye Pilkada Serentak 2020, tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan kampanye. Semua paslon yang melakukan pelanggaran tetap akan diberikan sanksi.

”Kepada tim kampanye masing-masing, kepada paslon, sanksi masih tetap menanti kalau anda pada hari terakhir ini melakukan pelanggaran,” ujar Mahfud dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (5/12/2020).

Atas nama pemerintah yang bertanggung jawab menangani dan mengawal Pilkada Serentak 2020, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi, karena berdasarkan laporan, di lapangan masa kampanye berjalan dengan baik.

“Saya mengucapkan terima kasih, dan saya bergembira karena berdasarkan laporan-laporan dari lapangan, baik dari Kepolisian, maupun dari Bawaslu dan KPU, pelaksanaan kampanye selama 71 hari sampai dengan hari ini berjalan dengan baik,” tambahnya.

BACA JUGA :Bantu Meringankan Beban.

Hingga hari ke-71, lanjut Mahfud, telah ditemukan sebanyak 1.520 kasus pelanggaran, atau sebesar 2,2 persen dari 75 ribu kegiatan yang dilakukan pada masa kampanye. Namun demikian, pelanggaran yang terjadi masih dalam skala kecil dan tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Sejumlah pelanggaran yang terjadi, menurut Mahfud juga telah ditindak lanjuti.

“Semuanya berjalan dengan baik, pelanggaran yang kecil-kecil sudah diperingatkan. Ada yang sampai masuk ke ranah pidana, sebanyak 16 kasus. Karena sesudah diperingatkan masih melanggar lagi, peringatan ke-2 masih melanggar lagi, akhirnya masuk ke pidana. Ada 16 kasus tetapi kecil-kecil, oleh sebab itu tidak pernah menjadi perhatian publik,“ kata Mahfud.

Mahfud berharap di hari terakhir masa kampanye, para tim dan paslon tetap menjaga tata tertib serta memperhatikan protokol kesehatan.

Biasanya di hari terakhir emosi ditumpahkan sekaligus. Lalu bikin kerumunan dan sebagainya. Tolong dijaga,” tegas Menko Polhukam.

Ia pun meminta para tim dan paslon untuk menutup masa kampanye dengan citra yang baik.

“Mari kita tutup masa kampanye ini, hari ini, sampai sore nanti silakan, sampai sore tanggal 5 ini, silakan berkampanye, sesudah itu, masuk ke hari tenang. Selamat kampanye hari terakhir,” pungkas Menko Polhukam.

Adv.

Empat Pesan Penting Satgas Penanganan COVID-19
Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 melalui juru bicaranya Wiku Adisasmito menyampaikan empat pesan penting terkait penyelenggaraan pilkada di masa pandemi.

Pertama, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari COVID-19.

“Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat melakukan kampanye, karena hal ini dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin ke depannya,” ujar Wiku.

Pilkada tahun ini, imbuhnya, akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi.

“Saya benar-benar berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi,” katanya.

Kedua, Satgas meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020. Jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

“Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin untuk menerapkan semua protokol kesehatan serta mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh KPU,” imbuh Wiku.

Ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, Satgas meminta untuk memanfaatkan sisa masa kampanye dengan baik dan tidak lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas COVID-19.

“Selalu patuhi protokol kesehatan dalam berkampanye. Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan,” tegas Wiku.

Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, Satgas meminta untuk segera mengambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Koordinasikan dengan Satgas (COVID-19) di daerah untuk segera bubarkan kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan,” ujar Wiku.

Disampaikan Wiku, antisipasi mencegah lonjakan kasus COVID-19 sejauh ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pilkada.

BACA JUGA : Presiden Potensi Pasar Ekspor Masih.

“KPU sendiri telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Yaitu, melakukan testing kepada petugas yang nanti akan bertugas di TPS (tempat pemungutan suara) dan memastikan mereka yang petugas adalah sehat dan bebas COVID-19,” ujar Wiku.

Pada TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Petugas dan pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan mengatur kedatangan pemilih sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan.

Petugas juga akan memeriksa suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS untuk memastikan pemilih dalam keadaan sehat. Juga melakukan simulasi dengan pengawasan dari Satgas Penanganan COVID-19.

“Mari kita wujudkan pilkada yang aman dan bebas COVID-19. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan usaha terbaik demi mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia” pungkas Wiku. 

Sumber : (HUMAS KEMENKO POLHUKAM/TIM KOMUNIKASI KPCPEN/UN)

Red. 

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Selasa, 01 Desember 2020

Sukseskan Pilkada Pjs Bupati Sukabumi Tinjau Kesiapan Logistik Tahun 2020

 

SUKABUMI MATANUSA -

Jelang Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Pjs Bupati Sukabumi R. Gani Muhamad meninjau kesiapan logistik Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Cisaat dan Sukaraja. Selasa (1/12/2020).

Sejumlah logistik telah sampai ke setiap kecamatan. Hal itu berdasarkan pantauannya di beberapa kecamatan, termasuk Cisaat dan Sukaraja.

“Di (Kecamatan Sukaraja) sini, sudah ada logistik. Tinggal sisanya. Kalau surat suara biasanya H-3,” ujarnya Pjs Bupati Sukabumi R.Gani Muhamad.

Selain itu, R. Gani Muhamad mengajak semua pihak menjaga komitmen untuk menyukseskan Pilkada dengan lancar dan terjaga dari pandemi covid 19.

“Perhatian kita semua, bagaimana Pilkada ini memberikan rasa nyaman. Termasuk menyiptakan ketertiban masyarakat  Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.

BACA JUGA : Empat Prinsip Dasar Aswaja Ahlussunah.

Dirinya meminta jajaran KPU dan Bawaslu menjaga kondisi tubuh. Pasalnya, tantangan paling berat dalam Pilkada kali ini ialah covid 19.

“Mari menjaga kesehatan. Kami mengingatkan agar penyelenggara pemilu di semua tingkatan, untuk disiplin penerapan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Pencegahan paling baik untuk saat ini ialah 3M. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Selain 3M, ditambah 3I. Meningkatkan iman, ilmu, dan imun. Dengan memahami dan mengenali covid 19, kita bisa menghindarinya,” pungkasnya.

Laporan : Kom/Red

Editor.    : D2

Print Friendly and PDF

REDAKSIONAl
Share:

Senin, 16 November 2020

Cabup No Urut 2 Sapa Warga Dalam Melanjutkan Kebaikan Bersama Warga Tenjoayu

SUKABUMI MATANUSA -

Agenda kampanye No urut 2 Calon Bupati sukabumi Marwan Hamami,kembali melakukan lawatan silaturahmi ke wilayah Desa Tenjoayu,Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Sudah tidak asing lagi kunjungan ke desa tenjoayu merupakan kunjungan rutin selama Marwan menjabat Bupati,yaitu ke salah satu kediaman tokoh masyarakat serta ulama, Senin (16/11/2020).

Calon bupati ( Cabup) No urut 2 Marwan Hamami ketika Kunjungan didampingi oleh Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Deni Gunawan,tak pelak kunjungan Cabup No urut 2 disambut warga dan tokoh masyarakat dengan ramai.

Baca Juga: Presiden Disiplin Terhadap Prokes

Pada kesempatan kunjungan Cabup No urut 2 Marwan Hamami,meninjau lokasi sarana pendidikan dan keagamaan.menurut marwan pemda sukabumi selama ini sudah membantu program untuk sarana pendidikan dan keagamaan.

Selain itu banyaknya program bantuan aspirasi partai kami ingin melihat langsung dan mengeceknya. "utamanya kedatangan kami ke desa tenjoayu adalah menyapa warga untuk melanjutkan kebaikan ,singkatnya.

Sementara itu ,selaku tokoh Masyarakat desa tenjoayu sekaligus kediaman yang dikunjungi Cabup No urut 2.M Fauzi Suparman mengatakan,bahwa sosok Marwan selama ia menjabat menurutnya telah menjalankan kebijakan yang mengarah untuk kepentingan masyarakat, 

" Oleh sebab itu dirinya berharap agar Marwan terpilih kembali menjadi bupati sukabumi sampai 2024 ",harapnya.

Untuk diketahui ,calon Bupati No urut 02 dalam kunjungan kampanenya ,meninjau pembangunan Majelis Taklim Al-Ikhlas dan Madrasah Ibtidaiyah Limanil Ikhlas yang berada di RT. 04/02.

Pada kesempatan acara di hadiri oleh ,Cabup Sukabumi No urut 2 Marwan Hamami,Ketua Fraksi Partai Golkar Deni gunawan,Tokoh masyarakat tenjoayu,Fauzi Suparman,Ulama Desa Tenjoayu H.Engkos kosasih,H ateng Tajudin,Mualim Cepi,Ketua Pemuda RW 02 Asep Hoeruman,Lsm Cicurug Ujang S,tim sukses,dan warga masyarakat.

                             

Laporan : Y.Prangga/Yahya/Deni

Editor     : D2

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Kamis, 22 Oktober 2020

Jelang Pilkada ,Pjs Bupati Ingatkan Kades Agar Tidak Terlibat Politik Praktis.

SUKABUMI MATANUSA -

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sukabumi sosialisasikan netralitas kepala desa di Hotel Sukabumi Indah dirangkaikan dengan peresmian desa anti politik uang, Acara dihadiri Pjs Bupati Sukabumi R. Gani Muhamad. Kamis (22/10/2020)..
Selama kegiatan berlangsung, penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Pjs Bupati Sukabumi R. Gani Muhamad mengatakan, dalam momentum saat ini, dirinya mengingatkan para kades agar tidak terlibat politik praktis. Terutama mendukung salah satu calon peserta Pilkada.
"Tidak boleh terlibat dalam politik praktis, meskipun mereka (kepala desa) memiliki hak memilih. Gunakan hak pilihnya di TPS saat pencoblosan," ujarnya.


Menurutnya, terdapat sanksi bagi kepala desa yang melanggar. Hal itu sesuai dengan yang diatur dalam perundang undangan.
"Kami mengingatkan agar para kades bersikap profesional sesuai tupoksi. Termasuk tahu larangannya untuk tidak berpihak kepada salah satu paslon," ucapnya.
Terkait peresmian desa anti politik uang ini, dirinya sangat mengapresiasi. Hal itu merupakan komitmen luhur antara Bawaslu dan desa dalam pencanangan desa anti politik uang.
"Komitmen no politik uang bisa menjadi barometer nasional. Ini bisa menjadi acuan bagi desa lain yang dipelopori dari Sukabumi," ungkapnya.


Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Teguh Haryanto menambahkan, selain kepala desa, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa harus netral. Mereka tidak boleh bertindak yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon.
"Apabila bertindak yang menguntungkan dan merugikan calon, maka ada sanksi pidana dan denda. Pelanggaran pidana itu, sesuai pasal 188 juncto pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa setiap pejabat negara, aparatur sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain/lurah yang melanggar ketentuan pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit 600 ribu atau paling banyak 6 juta," paparnya.
Usai kegiatan, R. Gani Muhamad beserta komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi menggunting pita di Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi. Hal itu sebagai tanda peresmian desa anti politik uang.


Laporan: Kom/Deni/Rifki.

Editor    : D2

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Jumat, 11 September 2020

Protokol Kesehatan Ketat Pada Daerah Penyelenggara Pilkada

(Sumber :KPU)

JAKARTA MATANUSA -

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat aktivitas politik di daerahnya yang melibatkan massa.

Data Kementerian Kesehatan mencatat dalam peta zona risiko, ada 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Ada 45 kabupaten/kota atau 14,56% masuk dalam zona merah (tinggi) yang tersebar pada 14 provinsi yang menjalankan pilkada serentak.

“Dalam melaksanakannya kita perlu memperhatikan perkembangan kasus Covid-19, dan penanganannya di seluruh daerah yang berpartisipasi dalam pilkada ini,” sampai Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Kamis (10/9) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga:Yudha Sukmagara Apresiasi Kerja Pemkab.

Rincian daerah zona merah itu di antaranya Sumatra Utara (5), Sumatra Barat (4), Riau (4), Kepulauan Riau (2), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Bali (6), Sulawesi Selatan (1), Sulawesi Utara (1), Kalimantan Selatan (6), Kalimantan Tengah (4) dan Kalimantan Timur (5).

Lalu ada 152 kabupaten/kota atau 49,19% masuk zona oranye (sedang) dan ada 72 kabupaten/kota atau 23,30% daerah zona kuning. Sementara pada zona hijau di antaranya Tidak ada kasus baru 26 kabupaten/kota atau 8,41% dan Tidak terdampak 14 kabupten/kota atau 4,53%.

Selama mengikuti proses pilkada Wiku menegaskan para kontestan pilkada harus menerapkan Implementasi Protokol Kesehatan dengan Ketat Menuju Pemilihan Serentak Lanjutan yang Aman Covid-19.

“Pertama, bakal calon pasangan harus melakukan tes PCR dan dilarang melakukan kontak fisik selama proses seleksi,” lanjut Wiku. Lalu yang kedua, metode kampanye yang diperbolehkan diantaranya, boleh melakukan pertemuan terbatas maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 meter.

adv.

Juga disarankan menggunakan media online, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dilaksanakan di studio lembaga penyiaran, maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 meter.

Untuk bahan kampanye disarankan berbentuk alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, face Shield atau hand sanitizer maupun kegiatan lain yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan protokol ketat dan berkoordinasi dengan satgas daerah,

“Kami mohon agar seluruh aparat penyelenggara, KPU, KPU daerah Bawaslu daerah, seluruhnya, pemerintah daerah melalui Sat Pol PP betul-betul bisa mengakkan kedisiplinan protokol kesehatan karena ini pesta demokrasi yang harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi malapetaka terkait Covid-19,” masih katanya.

Di tingkat pusat katanya dalam pelaksananya pilkada serentak beberapa kementerian/lembaga telah berkoordinasi seperti Kemendagri, TNI-Polri untuk penegakan protokol. Sedangkan KPU akan mempersiapkan dan memimpin implementasi tahapan kegiatan pilkada yang memperhatikan penegakan protokol kesehatan.

Sedangkan Bawaslu akan menyusun standar tata laksana pengawasan terhadap penyelenggaraan yang inklusif memasukkan peraturan protokol kesehatan serta pemerintah daerah menciptakan kondusivitas selama pelaksanaan.

Baca Juga :161 Penghargaan Warnai Hari Jadi.

Lalu saat menjawab pertanyaan media, Wiku menambahkan para kontestan pilkada mengikuti aturan yang ada dan jika ingin melakukan jenis kampanye diluar aturan, diharuskan berkoordinasi dengan satgas daerah atau dinas kesehatan atau puskesmas setempat.

“Karena ini pasti memiliki risiko, pemerintah sudah melihat beberapa pelanggaran yang terjadi selama ini, dan kami mohon ke depan betul-betul anggota masyarakat dan kontestan tertib melaksanakan ini,” tegasnya.

Laporan :Sumber (Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN/EN)


Print Friendly and PDF


Share: