LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat " Hari Dharma Wanita Nasional" (5 Agustus 2021) Ketua Umum LCT-Indonesia DADANG KARTAWIJAYA ,Ketua DPD JABAR D.Soeryadarma,SM
Tampilkan postingan dengan label Info COVID 19. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info COVID 19. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 12 Juni 2021

Harus Terdistribusi Bagi Lansia Dan Pelayanan Publik,Wabup Monitoring Vaksinasi

Red

SUKABUMI MATANUSA -

Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Nagrak Selatan dan Pondok Pesantren Sunanul Huda Cikaroya Desa Cibolang Kecamatan Cisaat,di monitoring oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri Mewakili Bupati Sukabumi,Sabtu (12/6).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Sukabumi ini dilaksanakan dengan tujuan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid -19 lebih luas di masyarakat.


Dalam penyampaianya Wabup mengatakan bahwa pelaksanaan Vaksinasi ini harus berjalan sesuai dengan target dan Perencanaan,

“Kita berharap dalam waktu 10 hari kedepan ini bisa didistribusikan dan bisa dilaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat khususnya lansia dan pelayanan publik” ungkapnya.

Wabup juga berharap dengan dilaksanakan Vaksinasi ini bisa meningkatkan imunitas, meningkatkan kesehatan di masyarakat.

“Intinya adalah ingin bahwa Masyarakat kabupaten Sukabumi imunitasnya bisa kuat sehingga pandemi ini bisa segera berakhir ” pungkasnya.

Turut mendampingi pada kesempatan tersebut Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Sukabumi serta yang lainnya.

Diskomunfosan/D2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT


Share:

Rabu, 17 Maret 2021

Pemkot Sukabumi Terus Lakukan Edukasi Bagi masyarakat Dalam Sukseskan Vaksinasi Covid-19

SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, meninjau pelaksanaan vaksinasi covid – 19 di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi, pada hari Rabu, 17 Maret 2021. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga sekaligus merayakan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bersama para tenaga kesehatan yang tengah melakukan vaksinasi covid – 19.

Baca Juga : Program Vaksinasi Tahap II Dinas

Dalam keterangan persnya seusai melakukan peninjauan, Wali Kota mengatakan bahwa untuk menyukseskan vaksinasi covid – 19, edukasi kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan melibatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia juga mengharapkan masyarakat terus memberikan dukungan agar vaksinasi covid – 19 tahap kedua yang ditargetkan selesai menjelang bulan Ramadhan, dapat berjalan lancar.

Sumber : Infokom/Diskominfo/Red

Print Friendly and PDF


BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Program Vaksinasi Tahap II Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi


SUKABUMI MATANUSA -

Vaksinasi Covid-19 Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi Selasa 16 Maret 2021



Red
Share:

Minggu, 21 Februari 2021

Pengoptimalan Posko COVID-19 Di Tingkat Desa & Kelurahan ,Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai Perpanjangan PPKM Mikro

NASIONAL MATANUSA -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 19 Februari 2021. 

Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan. 

Untuk itu, Tito menginstruksikan kepada seluruh gubernur se-Jawa dan Bali beserta bupati/wali kota untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro (PPKM Mikro) di wilayah masing-masing. “

Mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19,” bunyi instruksi Mendagri diktum kesatu. 

Selain kepada para gubernur, dalam diktum kesatu juga disebutkan, instruksi ini juga ditujukan kepada para bupati/wali kota dengan prioritas wilayah, yaitu di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya. 

Untuk Banten, yaitu wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jawa Tengah meliputi Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta, dan sekitarnya. Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. 

Jawa Timur dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya. Terakhir, Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar. 

Tito mengatakan, para gubernur dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. 

Ditegaskan Mendagri pada diktum kedua, PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. 

Untuk wilayah Zona Hijau, tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala. “

Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat,” instruksi Tito. 

Zona Oranye, jika terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. 

Sementara pada Zona Merah, jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup enam hal. 

Yaitu, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. 

Juga melarang kerumunan lebih dari tiga orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. 

Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud akan diatur oleh Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional. “

PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu). Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya,” dituangkan dalam diktum ketiga Inmendagri 4/2021. 

Pada diktum keempat disebutkan, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. 

Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. 

“Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan,” bunyi diktum kelima. 

Dalam melaksanakan empat fungsi tersebut, ditegaskan dalam diktum keenam, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, TNI dan Polri, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes),  dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Sesuai ketentuan diktum ketujuh, kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan. 

Disebutkan, kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten /Kota. 

Sementara kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI. Untuk kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kemenkes atau BNPB, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

“Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat,” ketentuan diktum kedelapan. 

Pada diktum kesembilan disebutkan, PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota.

Disebutkan juga, ketentuan PPKM meliputi, membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work from Office sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

Selanjutnya, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran yaitu makan/minum di tempat sebesar 50 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 

Ketentuan selanjutnya, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara untuk tempat ibadah diizinkan untuk tetap beroperasi dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara serta dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum. 

Pada diktum kesepuluh disebutkan, cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan dilakukan pada provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi unsur tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan serta tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen. 

Dalam Inmendagri disebutkan juga, seluruh provinsi se-Jawa-Bali memenuhi salah satu atau lebih unsur dari 4 (empat) parameter tersebut. Ditambahkan, gubernur dapat menetapkan kabupaten/kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

“Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan,” bunyi diktum kesebelas. 

Selain pengaturan PPKM Mikro, bunyi diktum ketiga belas, Tito juga menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan). 

Di samping itu juga memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antardaerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

“Penyediaan anggaran untuk PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,” bunyi diktum keempat belas.

Sebagaimana tertuang pada diktum kelima belas, PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 8 Maret 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama enam minggu berturut-turut. 

“Untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala,” imbuh Tito. 

Selanjutnya, pada diktum keenam belas, Tito menginstruksikan kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, untuk memberikan laporan kepada Mendagri paling sedikit memuat tiga hal. Pertama, pemberlakuan PPKM Mikro; kedua, pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan terakhir, pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. 

“Kepada gubernur dan bupati/wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol COVID-19,” imbuh Tito. 

Menutup instruksinya, Tito mengatakan bahwa Inmendagri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021. 

“Pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya. 

Sumber : Setkab /red 

Print Friendly and PDF


BERITA INFORMASI RAKYAT


Share:

Sabtu, 19 Desember 2020

Menko PMK Jamin BPOM Bekerja Profesional

NASIONAL MATANUSA -

" Pastikan Keamanan dan Efektivitas Vaksin COVID-19 "

Menindaklanjuti pernyataan sekaligus arahan Presiden Joko Widodo atas rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 gratis bagi masyarakat Indonesia, pemerintah masih akan menunggu persetujuan dari hasil uji klinis yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa persetujuan dari BPOM sangat penting dan diperlukan terutama untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari masing-masing jenis vaksin yang akan digunakan. BPOM sendiri merupakan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK.

BACA JUGA : Akhir Tahun Dishub Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Kepmenkes No. 01.07/MENKES/9860/2020, ada 6 (enam) jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

“Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang. Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/12/2020).

Muhadjir menekankan bahwa yang terpenting ialah BPOM harus dapat memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas  yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus. Boleh jadi, menurutnya, vaksin itu bisa membangkitkan imunitas tapi belum daya tahan tubuh tersebut mampu menangkal virus.

“Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan Emergency Use Authorization,” ucap Menko PMK.

                                
              Adv.

Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, Emergency Use Authorization berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keefektivitasan. Hal ini juga berlaku untuk izin edar vaksin COVID-19.

“BPOM akan mengawal proses uji klinis untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Setelah hasil uji klinis didapatkan lalu akan diuji lagi terkait keanfaatan dan juga efek sampingnya sehingga mutu dari produk tersebut atau dalam hal ini vaksin COVID-19 benar-benar terjamin,” tutur Rizka.

Ia pun meyakinkan bahwa BPOM sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin penggunaan obat atau vaksin dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Pun, dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat ini juga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin.

BACA JUGA : Transparansi Adalah Harga Mati.

“Enam jenis vaksin yang dapat digunakan sekarang ini semuanya bagus, seperti Pfizer itu efektivitasnya di atas 90 persen dan sudah digunakan oleh berbagai negara. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin saja, bisa jadi nanti akan ada masuk jenis vaksin lain lagi,” ungkapnya.

Namun demikian, tegas Rizka, meskipun vaksin COVID-19 nantinya sudah mendapatkan izin dan siap digunakan bukan berarti masyarakat boleh abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

Sumber : (HUMAS KEMENKO PMK/UN) 


 
Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl

Share:

Rabu, 11 November 2020

Pemda Sukabumi Akan Inventarisir Sarpras Prokes Di Pesantren


SUKABUMI  MATANUSA -

"Pada Kesempatan ini kami undang semua stakeholder untuk menyamakan persepsi dalam pencegahan covid 19 di pesantren. Termasuk penerapan protokol kesehatan secara konsisten," kata Pjs. Bupati Sukabumi R.Gani Muhamad dalam Rakor yang melibatkan Satgas Penanganan Covid 19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama Kab. Sukabumi. Selasa (10/11/2020).

Dalam Rakor yang dilaksanakan di pendopo Sukabumi tersebut, R.Gani Muhamad mengatakan bahwa pembahasan fokus pada penyegahan penyebaran covid 19 di tingkat pesantren. Hal itu berkaca dari kasus penyebaran covid 19 yang tinggi di Pondok Pesantren di Kecamatan Cibadak.


Selain itu, Dirinya mengatakan, Pemda akan menginventarisir dan mengecek kembali sarana prasarana protokol kesehatan yang ada di pesantren.
"Inventarisir dan pengecekan itu sangat penting. Apalagi Sukabumi sudah terkenal sebagai daerah santri. Jangan sampai terjadi penularan covid 19 yang masif," ucapnya.
Tak hanya itu, pemda pun akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di pesantren. Terutama dalam penerapan protokol kesehatannya.
"Kita akan melakukan hal semestinya untuk mendapatkan fakta yang konkrit di lapangan. Sebab tak ada tawar menawar dan main main dengan hal ini. Apalagi menyangkut nyawa manusia," pungkasnya.

Laporan : Red/Kom

Editor.    : D2.

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Senin, 19 Oktober 2020

Melalui Talkshow Dalam Mengedukasi Dan Penegakan Hukum,R. GANI : Jangan Sampai Covid 19 Dianggap Hoaks

 

SUKABUMI MATANUSA -

Pjs Bupati Sukabumi R Gani Muhamad menjadi narasumber dalam talkshow bertema mengawal demokrasi Kabupaten Sukabumi di tengah pandemi. Talk show digelar oleh Sukabumiupdate.com (SU) bertempat di Pendopo Sukabumi, Senin (19/10/2020).
Dalam Kegiatan ini, Pjs. Bupati Sukabumi didampingi Plt Kepala DKIP Eki Radiana Rizki, Asda I Ade Setiawan, Kepala Dinas Pendidikan M. Solihin, dan Ardiana Trisnawiana Kepala DPKUKM Kab. Sukabumi.

R Gani Muhamad mengatakan, sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum menjadi hal yang terus dilakukan dalam upaya menekan penyebaran covid 19. Hal itu agar masyarakat tidak menganggap sederhana covid 19.

"Jangan sampai covid dianggap hoaks atau enteng. Sebab, covid itu nyata adanya. Makanya salah satu upaya, kita terus membagikan masker kepada masyarakat," ujarnya.
Selain itu, tracing (penelusuran) dan tracking (pelacakan) terus dilakukan. termasuk memonitor pendatang oleh RT dan RW.
"Ini memang perlu kerja keras. Termasuk, kita operasi yustisi bukan ingin menghukum masyarakat. Namun, bukti pemerintah menyintai rakyatnya. Agar masyarakat displin memakai masker, demi keselamatan bersama," ucapnya.
Pemkab Sukabumi pun telah memiliki berbagai rencana dalam menekan penyebaran covid 19. Salah satunya dengan menyiapkan rumah sakit darurat.
"Ketika perkembangan covid 19 bertambah, tidak menutup kemungkinan ada rumah sakit darurat. Namun, kita upayakan terlebih dahulu lewat penekanan penyebaran covid 19," ungkapnya.
Adv.

Terkait pilkada sendiri, telah dibuat berbagai aturan agar pelaksanaannya lancar. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan.

"Pemerintah terus mengimbau semua peserta pilkada untuk turut menekan covid 19. Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, bisa memberikan rasa kondusif bagi paslon, pemilih, dan penyelenggara," terangnya.
Di sektor ekonomi, pemda telah memberikan pengurangan pajak. termasuk mengupayakan padat karya. Sehingga uang yang beredar termanfaatkan di Sukabumi.
"Kita juga bantu pemasaran produk UMKM di tengah pandemi ini. Sehingga bisa terus berputar," bebernya.
Kepala Dinas Pendidikan M. Solihin menambahkan, pelajaran tatap muka hanya diperbolehkan untuk zona kuning dan hijau. Sementara Kabupaten Sukabumi orange.
"Jadi belum bisa (pelajaran tatap muka). Namun tetap kita menyiapkan berbagai sarana pendukung ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan," pungkasnya.


Laporan :
 Kom/Red

Editor    : D2

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl


Share:

Minggu, 18 Oktober 2020

Cegah Cluster Baru,Damkar Sukabumi Lakukan Penyemprotan Secara Preventif

Tampak ruangan Dinas Damkar Kab.Sukabumi sedang dilakukan penyemprotan Disinfektan.
(foto :istimewa)
 


SUKABUMI MATANUSA-

Pemerintah kabupaten Sukabumi,terus berupaya lakukan penyemprotan disinfektan ke setiap Ruangan kantor Dinas,sebagai bentuk wujud dalam memutus rantai penyebaran virus Corona Covid-19.

Kali ini,Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sukabumi sedang melakukan penyemprotan disinfektan di area perkantoran Dinas Damkar Jajaway Palabuhan ratu,dilanjutkan dengan penyemprotan pada Pos penjagaan Pemadam kebakaran di kabupaten Sukabumi ,Minggu (18/10/20).


Sekertaris Damkar,Syarifudin Rahmat mengatakan,untuk mencegah kluster baru pihaknya terus berupaya Melakukan langkah preventif,memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara cepat, tepat dan terukur terhadap sarana dan fasilitas umum yang dimungkinkan dapat menularkan virus Covid-19.


Ini adalah bentuk antisipasi dan pencegahan adanya penularan Covid-19, terutama di cluster baru.saat penerapan PSBB Transisi masyarakat eforia beraktivitas layaknya situasi sudah normal kembali bahkan abai terhadap protokol kesehatan dan tidak menjalankan gerakan 3M (Mencuci tangan Memakai Masker Menjaga jarak),kata Syarif melalui pesan WhatsApp.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan ,kekhawatiran  pemkab Sukabumi adalah, terpusat  di tempat Cluster Perkantoran, Cluster Pabrik bahkan Cluster Keluarga.tentunya agar menghindari penyebaran virus Corona dan terpaparnya anggota kami.

“Cluster baru dikhawatirkan karena aktifitas warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan di era kebiasaan baru ini,” Imbuhnya.


Dirinya juga menghimbau untuk setiap Aapartur Sipil Negara (ASN) dan juga masyarakat umum agar menyayangi keluarga, menyayangi diri sendiri ,menyayangi rekan kerja ,dan jangan membawa transmisi virus ke rumah juga kantor , keluarga maupun lingkungan sosialnya,tandasnya.

Untuk diketahui ,petugas penyemprotan yang dilakukan melibatkan petugas dari pihak pemadam kebakaran kabupaten Sukabumi,dengan petugas  penyemprotan sebanyak 21 petugas,dan dibantu 50 orang anggota lakukan Corve (bersih -bersih lingkungan) dengan yang  piket di hari Minggu  ini  total 71 orang.

Tampak Pos Jaga Damkar Sukaraja.

Laporan : D2/Yahya/Andi
Editor    : D2 

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Share:

Advertorial

Advertorial