LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat " Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke 151 Tahun (10 September 2021) " Sukabumi Sehat Sukabumi Maju " Ketua Umum LCT-Indonesia DADANG KARTAWIJAYA ,Ketua DPD JABAR D.Soeryadarma,SM
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Agustus 2021

Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2021, Presiden : " Ekonomi Indonesia Semakin Baik dan Inflasi Terkendali "

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo,Rabu (25/08/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden) 

NASIONAL MATANUSA -

Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, Rabu (25/08/2021) pagi, di Istana Negara, Jakarta, dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mengawali sambutan, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah ketidakpastian saat ini perekonomian Indonesia semakin baik dengan tingkat inflasi terkendali. “Kita wajib bersyukur, meskipun kita masih menghadapi ketidakpastian perekonomian negara kita semakin membaik. Tetapi tetap kita harus menjaga kewaspadaan,” ujarnya. 

Pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52 persen (YoY). Presiden menyampaikan, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar tiga persen.

Baca Juga : Wabup Sukabumi Pemkab Sukabumi.

 “Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujar Presiden mengingatkan. 

Oleh karena itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran terkait untuk tetap  waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di kuartal III-2021 ini. “Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya. 

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah di Tanah Air. “Sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan, kami perkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu tiga persen plus minus satu persen. 

Perry mengingatkan, risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Dalam kesempatan itu, Gubernur BI menyampaikan apresiasi kepada semua pihak baik di pusat maupun daerah yang telah bersinergi erat dalam mewujudkan stabilitas harga sehingga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dan menjaga kesejahteraan rakyat. “Terjaganya stabilitas harga ini, khususnya harga pangan, perlu kita jadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Turut mendampingi Presiden di Istana Negara yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. 

Acara ini juga diikuti secara virtual antara lain oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna, serta para kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia. 

Peraih TPID Award 2020 Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang mengusung tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan” juga diumumkan daftar peraih TPID Award 2020.

Berikut daftar peraih TPID Award tersebut: TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020:

Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Kabupaten Tanah Datar; Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Kabupaten Blitar; Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Kabupaten Kutai Barat; Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Kabupaten Bone Bolango; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Kabupaten Maluku Tenggara. 

TPID Kabupaten/Kota Terbaik 2020: 

Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Kota Pekanbaru; Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Kabupaten Banyuwangi; Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Kota Samarinda; Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Kota Gorontalo; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Kota Jayapura; 

TPID Provinsi Terbaik 2020: 

Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Provinsi Sumatra Utara; Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Provinsi Kalimantan Barat; Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Provinsi Gorontalo; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Provinsi Papua. 

Setkab/Redaksi.

Print Friendly and PDF

    
       BERITA INFORMASI RAKYAT

Share:

Kamis, 12 Agustus 2021

Peringati Gebyar Muharram 1443 H, Bupati : Dalam Ekonomi Syariah, Desa Religius Mubarokah Wujudkan Visi Misi Sukabumi

Reporter : R.Iyan Satria/Deni

SUKABUMI MATANUSA-

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami membuka webinar mudzakarah ekonomi syariah dan pelatihan peningkatan mutu satgas desa religius mubarokah secara virtual dari Pendopo Sukabumi, Kamis (12/8/2021).
Kegiatan yang dilaksanakan bersama para ketua lembaga keagamaan tingkat Kabupaten Sukabumi ini, sekaligus memeringati gebyar Muharram 1443 hijriah dan milad Penegakan Syariat Islam (PSI) ke 19.
Dalam arahannya, H. Marwan Hamami bersyukur adanya terobosan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi covid 19 yang belum usai. Apalagi, kegiatan ini sejalan dengan harapan Presiden RI H. Joko Widodo. Di mana, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berangkat dari desa.


"Potensi dan kemampuan yang dimiliki desa harus dioptimalkan. Tujuh desa yang menjadi percontohan, harus menjadi motor penggerak bagi yang lainnya," ujarnya.
Apalagi, desa merupakan ujung tombak yang menggerakan potensi secara baik. Ditambah, Kabupaten Sukabumi memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah.
"Semua potensi yang ada didukung seluruh komponen dengan bergerak bersama, rakyat bisa sejahtera," ucapnya.
Menurutnya, mudzakarah ekonomi syariah ini harus berbagi ilmu dan pengalaman dalam memakmurkan masjid serta pengembangan ekonomi syariah. Ditambah upaya menciptakan desa religius mubarokah ini, harus memberikan daya dongkrak yang kuat dalam mempercepat terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin.


"Tujuan kegiatan ini harus dimaksimalkan. Terutama oleh peserta dan didukung seluruh pengurus lembaga keagamaan," ungkapnya.
Kepala Desa Bantaragung Mahmudin mengapreasiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan menjadi gerakan bersama-sama dalam membangun Kabupaten Sukabumi.
"Semoga lewat kegiatan ini, semua permasalahan umat Islam bisa terselesaikan. Dari desa mubarokah, semoga terus berkembang menjadi Kabupaten Sukabumi mubarokah dan seterusnya," bebernya.
Adapun tujuh desa yang menjadi percontohan desa religius mubarokah ialah, Bantaragung, Kecamatan Jampangtengah, Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara, Cipendeuy, Kecamatan Surade, Sukadamai, Kecamatan Cicantayan, Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Pondok Kaso Landeuh, Kecamatan Parungkudan, dan Desa/Kecamatan Kadudampit.


IKP/Red

Print Friendly and PDF

    
        BERITA INFORMASI RAKYAT

Share:

Senin, 17 Mei 2021

Keluhkan Usaha Menurun Drastis Akibat Covid-19,Pengusaha Jaket Lakukan Strategi Pemasaran Melalui Medos dan Endors.

Reporter : Raden/Red

BOGOR MATANUSA -

Akibat wabah pandemi Corona yang melanda wilayah di seluruh indonesia selama hampir dua tahun terakhir,tampaknya berdampak besar bagi para pelaku usaha.

Baca Juga : Presiden Gencarkan Daerah Agar Testing.

Kali ini ,seperti halnya usaha konveksi rumahan Khekhe Colection Jaket Bogor milik Bubung Syaiful Arsyad warga Kampung Cisalopa RT 06 RW 02, Desa Pasir Buncit, Kecamatan Caringin,mengakui bahwa omset usaha nya alami penurunan drastis hingga 75 persen.

Kepada matanusa.net Bubung menceritakan, dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi bubung selain mempertahankan usaha yang selama ini ditekuninya.kendatipun omset  usaha saya menurun, tapi saya tetap bersyukur dan akan berupaya tetap konsisten menjalani usaha ini."Karena dirinya yakin kondisi pandemi Covid -19 ini pasti akan berakhir", papar pria berusia 42 tahun yang telah menggeluti usahanya itu selama 10 tahun, di kediamannya, Senin (17/05/2021).

Lanjutnya ,dalam menghadapi situasi ini dirinya memasang strategi pemasaran melalui media sosial dan melalui endors. Menurutnya, dikondisi ini para pelaku usaha mikro dan menengah memerlukan hadirnya pemerintah untuk memberikan suport,

" Suport yang kami perlukan dari pemerintah yakni penyertaan modal tambahan, iklan melalui dinas dinas terkait, bela para pelaku UMKM dengan membeli produknya, jangan malah membeli produk dari luar daerah", tandasnya.

Baca Juga : Prihatin Atas Agresi Israel Terhadap.

Diakhir obrolan, Bubung memberikan kesempatan kepada masyarakat baik pribadi maupun komunitas yang akan memesan jaket hasil produksinya untuk datang langsung ke kediamannya, atau bisa menghubungi nomor wa di 081297982022.

Red/D2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Rabu, 21 April 2021

Mampu Hasilkan Lebih dari 60 Persen PDB,Pemerintah Terus Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas

 Presiden Jokowi singgah di sebuah toko kerajinan, di Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/03/2021) (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev).

NASIONAL MATANUSA -

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Sektor ini tercatat mampu menghasilkan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menilik potensi yang luar biasa besar, pemerintah memberikan berbagai dukungan untuk mendorong UMKM naik kelas dari penjual lokal menjadi penyuplai produk global.

“Ini bukan merupakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak terjangkau. Melalui berbagai upaya, maka usaha kecil menengah Indonesia diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global”, ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada acara Konferensi 500.000 Eksportir Baru secara virtual, Selasa (20/04/2021).

Baca Juga : Di Hari Kartini Sebagai Wujud Perhatian.

Dalam rangka mempermudah UMKM menembus pasar global, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai negosiasi Free Trade Agreement (FTA) untuk menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar-pasar dunia. Pemerintah juga terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan UMKM mengurus legalitas dari kegiatan usahanya, sehingga perizinan berlapis dan biaya sertifikasi dapat diminimalisir.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan suku bunga untuk usaha kecil-menengah dengan harapan dapat membuka akses pembiayaan perbankan melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selanjutnya, pemerintah juga melakukan pendampingan dan pelatihan melalui Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, hingga Pemerintah Daerah.

Advertorial.

“Minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Juga dari sisi produksi terjadinya inkonsistensi serta tidak terjadinya kontinuitas dari produksi serta kualitas dari produknya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan (kualitas) dan menambah anggaran di bidang riset dan pengembangan,” ujar Menkeu.

Baca Juga : Tujuan Sampaikan Inpres Jaminan Sosial.

Menggenapkan dukungan-dukungan sebelumya, pemerintah juga terus membangun infrastruktur teknologi informasi untuk mengurangi hambatan konektivitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Ini dilakukan agar UMKM di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasaran.

“Dengan pembangunan Nasional Logistic Ecosystem dan pembangunan infrastruktur, pemerintah berharap UMKM dapat meningkatkan  daya saing dan menurunkan biaya distribusi dan logistik,” pungkas Menkeu.

Sumber : Setkab/Red

Print Friendly and PDF


BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Senin, 12 April 2021

Melalui Kick Off Meeting SPBE,Wabup "Wujudkan Digitalisasi Layanan Publik Berkualitas Terpercaya"

Wakil Bupati Sukabumi,H.Iyos Somantri.

SUKABUMI MATANUSA -

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perangkat Daerah harus informatif kepada masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan serta dapat dipertanggung jawabkan.
Untuk mengimplementasikan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DKIP) Kab. Sukabumi menyelenggarakan Kick Off Meeting Penyusunan Road Map SPBE di salah satu hotel dikawasan Selabintana Sukabumi, Senin, (13/04/21).
Acara yang dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri itu menerapkan tatacara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan.


Dalam laporannya Plt. Kepala DKIP, H. Eki Radiana Rizki menyampaikan bahwa acara Kick Off Meeting ini selain diamanatkan regulasi juga untuk mengimplementasikan layanan pemerintah yang well information sekaligus mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
" Kick Off Meeting ini bertujuan menerapkan SPBE secara efektif sehingga terpenuhinya hak hak publik terhadap informasi, yang berkualitas, selain itu untuk membangun sinergitas antara pemerintah kab Sukabumi dengan Stakeholder dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul dan terampil dalam pemanfaatan teknologi digital" jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati menekankan bahwa di era 4.0, digitalisasi menjadi perhatian besar dari semua kalangan termasuk pemerintah daerah untuk mempercepat dan mempermudah masyrakat dalam mengakses informasi secara cepat akuntabel,


"
Digitalisasi ini menuntut Pemerintah Pusat Dan Daerah agar mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat terutama dalam perbaikan pelayanan publik, oleh karena itu sebagai penguatnya pemerintah mengeluarkan Perpres no 95/2018 tentang SPBE" ungkapnya
Dengan adanya regulasi tersebut, tambah Wabup, diharapkan tata kelola Pemerintahan di Kab Sukabumi menjadi semakin baik, serta terwujudnya pelayanan Publik berkualitas dan terpercaya.
" Kita ingin Pemkab Sukabumi segera punya konsep tenang sistem dan aplikasi yang kuat dan terintegrasi, jadi melalui Kick Off Meeting ini kita ingin seluruh aplikasi ditiap Perangkat Daerah menjadi satu dalam SPBE yang di koordinasikan oleh Kominfosan" tambahnya.

Plt. Kepala DKIP, H. Eki Radiana Rizki.

Masih disampaikan Wakil Bupati, dalam percepatan mewujudkan Kab Sukabumi yang Maju, Religius dan Inovatip menuju masyarakat sejahtera lahir batin maka dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, semua Perangkat daerah dalam lingkup pemerintahan Kab Sukabumi dituntut untuk menciptakan manajemen pemerintahan yang responsif,

"Responsif terhadap hak publik terkait dengan kebutuhan teknologi Informasi serta meningkatkan efektivitas pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kab Sukabumi" pungkasnya.
Diakhir acara dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan bersama implementasi SPBE Kab Sukabumi oleh Wakil Bupati diikuti oleh Plt. Kadis Kominfosan, Kepala Bagian Kerjasama dan Strategis Universitas Telkom Bandung, Juga Perangkat Daerah.


Sumber : Diskominfosan.Kabsi/Red

Print Friendly and PDF


BERITA INFORMASI RAKYAT


Share:

Senin, 29 Maret 2021

Masa Pandemi, Pemkot Sukabumi Prediksi Ekonomi Pulih Dan Alami Peningkatan


SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat melaksanakan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah bersama jajaran Pemerintah Kota Sukabumi, pada hari Senin, 28 Maret 2021, di Balai Kota Sukabumi.

Baca Juga : Sampaikan Rencana Program H.Iyos FGD.

Dalam sambutannya Wali Kota Sukabumi memaparkan bahwa dalam situasi pandemi covid – 19, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan beberapa faktor diantaranya akibat PHK, kebijakan bekerja dari rumah, kemudian penerapan PSBB serta PPKM. 

Namun demikian angka inflasi Kota Sukabumi cukup terkendali karena TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) melakukan beberapa langkah seperti memastikan harga tetap terjangkau dan pasokan bahan pokok penting lancar.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto, menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Barat pada tahun 2021 di perkirakan meningkat signifikan seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan nasional, dengan mengharapkan vaksin covid – 19 sebagai game changer yang akan meningkatkan optimisme pemulihan ekonomi.

Sedangkan ekonomi, 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, diprediksi terus membaik, apalagi Kota Sukabumi dengan PDRB 3,42 % pada tahun 2020, berpotensi terus meningkat, karena Kota Sukabumi memiliki keunggulan letak daerah yang strategis untuk pengembangan sektor perdagangan, keuangan dan transportasi.

Baca Juga : Verifikasi APE Bupati Motivasi Guna.

Hadir pada kesempatan acara tersebut, Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi,  Andri S Hamami, Sekretaris Daerah dan tamu undangan lainnya.

Sumber : Infokom/Diskominfo/Red

Print Friendly and PDF


BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Kamis, 25 Maret 2021

Ketika Melantik Pengurus,Bupati Sukabumi Ajak TP PKK Dan Dekranasda Berinovasi

SUKABUMI MATANUSA -

Berkaca Dari Covid 19 .
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sukabumi masa bhakti 2021-2026, Kamis (25/3/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Bale Budaya Pudak Arum tersebut, disiarkan pula secara daring.TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Sukabumi masa bhakti 2021-2026 diketuai oleh Hj. Yani Jatnika Marwan.
H. Marwan Hamami mengatakan, TP PKK dan Dekranasda di pengurusan baru ini, harus menciptakan berbagai terobosan. Terutama di bidang digitalisasi untuk mempermudah berbagai akses.

"Pandemi covid 19 harus menjadi pengalaman untuk membuat berbagai terobosan program. Terutama berkaitan teknologi," ujarnya.
Menurut H. Marwan, Dekranasda bisa membuat terobosan dari segi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi dalam pemasaran berbagai produk UMKM.
"Berbagai platform daring bisa dimanfaatkan dalam membantu pemasaran produk UMKM. Sehingga, produk kerajinan asal Kabupaten Sukabumi bisa bersaing secara lebih luas," ucapnya.

Dekranasda merupakan organisasi nirlaba yang membantu mengembangkan produk kerajinan di daerah.
"Dekranasda bisa membantu Kabupaten Sukabumi dalam menjual dan mengembangkan program kerajinan masyarakat," ucapnya.

Apalagi, pasar kerajinan dan UMKM di Kabupaten Sukabumi berpotensi besar menyejahterakan masyarakat. Apalagi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Cikidang dan KEK Pariwisata Lido ditambah keberadaan geopark.
"Keberadaan semua ini, bisa menghidupkan UMKM dan menyejahterakan masyarakat," ungkapnya.
Hal tersebut menurutnya, dapat didorong pemerintah daerah. Terutama dalam membuat regulasi kebijakan untuk mengakses pasar, pendanaan, dan pelatihan.
"Tugas pemerintah membantu masyarakat untuk bersaing dan membuat terobosan. Jadi, orang Sukabumi harus bangga buatan Sukabumi," bebernya.
Selain itu, TP PKK pun dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Di antaranya mengurangi angka kematian ibu dan anak.
"Termasuk pengentasan stunting di Kabupaten Sukabumi. Selamat bekerja untuk pengurus TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Sukabumi masa bhakti 2021-2026," terangnya.

Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Sukabumi Hj. Yani Jatnika Marwan mengajak, pengurus TP PKK untuk lebih meningkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan gerakan TP PKK. Terutama dalam menghadapi masalah keluarga di masyarakat secara masif.
"Sehingga, gerakan PKK dapat dirasakan masyarakat. Termasuk menyadarkan masyarakat pentingnya menerapkan protokol kesehatan, pencegahan stunting, dan mencegah masalah kenakalan remaja atau anak," bebernya.
Menurut Hj Yani, kepengurusan kali ada terdapat sedikit perubahan nomenklatur. Sehingga tidak ada lagi nama wakil ketua ataupun anggota PKK.

"Wakil ketua diganti menjadi ketua bidang. Sementara anggota diganti menjadi pengurus," terangnya.
Selain itu, Hj Yani mengajak Dekranasda berinovasi dalam penjualan produk kerajinan Kabupaten Sukabumi. Terutama lewat digitalisasi pasar kerajinan.
"Dekranasda merupakan organisasi yang berkiprah dalam memasilitasi, membina, dan menumbuh kembangkan pelaku usaha dalam bidang kerajinan. Semua ini ditandai dengan kepedulian untuk meningkatkan potensi UMKM," pungkasnya.


Sumber : Diskominfosan Kabsi/Red.

Print Friendly and PDF


BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Advertorial

Advertorial