LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat "Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN " 15 JUNI 2021. Ketua Umum DPP LCT-I DADANG KARTAWIJAYA - Ketua DPD LCT-I Jabar D.SOERYADARMA,Sm
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan

Selasa, 15 Juni 2021

Sebagai Langkah Study Banding,DPRD Kab.Sukabumi Lakukan Kunker Ke Kabupaten Tasikmalaya

Red/d2

SUKABUMI MATANUSA -

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan sipil lakukan kunjungan kerja ke Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya.

Hal ini sebagai langkah studi banding untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemkab Sukabumi terkait Administrasi Kependudukan (Adminduk) demikian dikatakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Andri Hidayana,Selasa (15/6/21).


Lebih lanjut,Pada kesempatan Lawatan, tersebut, "DPRD sedang membahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Adminduk. Kami diajak Disdukcapil Kabupaten Sukabumi selaku mitra kerja untuk studi banding di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya,” Ucap Politisi PPP itu saat dihubungi melalui Phone selularnya.

Masih dijelaskanya,secara referensi dari Kementerian Dalam Negeri RI, Kabupaten Tasikmalaya memiliki capaian kinerja cukup baik terkait Adminduk. Kendati sempat mengalami hal yang sama dengan daerah lain, yakni kelangkaan blanko e-KTP pada umumnya.


"Pada intinya, Tasikmalaya secara implementasi Raperda sudah beres. Tasikmalaya sudah menganut tidak ada sistem bayar. Untuk itu revisi Perda di Kabupaten Sukabumi karena adanya denda bayar tentang keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Semoga hasil kunker ini bisa diterapkan di Kabupaten Sukabumi,” terang Andri.

Lebih jauh,menurut Andri,bahwa Raperda ini menyangkut hajat hidup orang banyak terkait Adminduk yang mencakup, KK, KTP, dan akta kelahiran tanpa denda jika terlambat.

Diakuinya ,Adminduk di Kabupaten Sukabumi akan lebih baik lagi ke depan dari pada kabupaten/kota yang lain di Jabar. Apalagi bisa kita ketahui bahwa Kabupaten Sukabumi sudah menyandang predikat terbaik keempat saat ini,Ungkapnya.


Masih dikatakan Andri,Dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi ini, saya harap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat. Salah satunya dengan optimalisasi pelayanan Adminduk yang dimaksimalkan di setiap kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh menuju dinas untuk mengurus Adminduk,harapnya.

Selain usulan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2021, pihak PRD Kabupaten Sukabumi juga masih membahas Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Agro Sukabumi Mandiri; Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Sukabumi; dan  Pengelolaan Zakat;


Selanjutnya Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026; dan Tetang Pemilihan Kepala Desa,Jelasnya.

Red/Setwan.

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT



Share:

Minggu, 13 Juni 2021

Ngopi Dialog Interkatif ,Ketua DPRD : "Pertanian Harus Menjadi Leading Sektor di Sukabumi"

Reporter : R.Utama/D2

SUKABUMI MATANUSA -

Bertempat di Salah satu Cafe di Sukabumi,bahas tentang Pertanian menjadi obrolan hangat bagi kalangan milenial yang tergabung dalam Pemuda Tani Indonesia Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi bersama orang No 1 di Legislatif yaitu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara.

Kali ini isu hangat yang di bahas yaitu terkait dunia pertanian.acara yang bertajuk Ngobrol Seputar Pertanian (Ngopi) yang dilangsungkan di salah satu Cafe Sukabumi, dihadiri juga oleh Anggota DPRD Komisi II Provinsi Jawa Barat, A Sofyan,Sabtu (12/6).

Poin penting yang dihasilkan dari pertemuan ini, Yudha Sukmagara menegaskan dunia pertanian harus kembali menjadi leading sektor utama di Kabupaten Sukabumi.

Yudha menyatakan apresiasi sekaligus mendukung penuh kalangan milenial yang mau memikirkan sektor Pertanian yang saat ini sudah mulai jarang dilirik kaula muda.

"Diskusi interaktif bersama sahabat pemuda tani dengan berbagai pembahasan aspirasi harus kita tampung di luar masa reses dewan.

"Beberapa isu pertanian yang dibahas mulai dari lahan HGU yang banyak dikuasai oleh perusahaan, konflik agraria, dan bagaimana nasib Petani Sukabumi agar kehidupannya makmur sejahtera," ungkap Yudha Sukmagara.

Sejumlah upaya dijanjikan akan didorong DPRD Kabupaten Sukabumi, salah satunya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menjawab isu seputar dunia pertanian.

"Kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah harus hadir, rajin membuat program ketahanan pangan yang sifatnya tidak sebatas seremonial saja," tegas Yudha.

Lebih jauh menurut Yudha, Pihaknya akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan sejumlah lahan HGU terlantar di wilayah Sukabumi.

Baca Juga : Harus Terdistribusi Bagi Lansia dan Pelayanan Publik.

"Solusi berkenaan lahan perkebunan sekitar 64 HGU yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi yang mayoritas terindikasi terlantar, serta tidak di usahakan oleh pemilik HGU-nya, semoga dapat bersinergi berkolaborasi dan bekerjasama antara Pemda dengan warga masyarakat petani penggarap," imbuhnya.

Upaya lanjutan yang akan ditempuh sambung Yudha, dalam waktu dekat DPRD Kabupaten Sukabumi telah mengagendakan menjalin kerjasama dengan DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Gerindra untuk melakukan kajian melibatkan IPB untuk membahas sistem program tanam berkesinambungan yang nantinya akan diterapkan Petani Sukabumi.

"Saya juga optimis dengan hadirnya anggota komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat pak Sopyan, beliau adalah senior saya nanti kita akan tagih janjinya bersama." pungkasnya.

Red/d2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Sabtu, 12 Juni 2021

Tinjau Kesiapan PTM Sekolah Di Kota Sukabumi,Teh Desy Kunjungi SMPN 2

Red

SUKABUMI MATANUSA -

Menghadapi pembelajaran tatap muka yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran baru, anggota Komisi X DPR RI, Desy Ratnasari, mengunjungi SMP Negeri 2 Kota Sukabumi, pada hari Jumat, 11 Juni 2021 untuk meninjau kesiapan sekolah tersebut.

Dalam kunjngan tersebut dijelaskan bahwa komisi X DPR RI telah memberikan masukan kepada 4 kementerian termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Salah satu masukan yang diusulkan adalah pembentukan satgas covid – 19 ditiap sekolah sehingga bisa mengantisipasi potensi penyebaran covid – 19 di sekolah.

Baca Juga : Ngopi Dialog Interkatif Ketua DPRD Sukabumi.

Sementara itu Kepala SMP Negeri 2 Kota Sukabumi, Dudi Jaelani,  mengatakan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan jelang tahun ajaran baru 2021-2022,sebagaimana  prosedur yang telah ditetapkan dalam pembelajaran tatap muka. Ia juga mengungkapkan sejauh ini 85 % orang tua mengizinkan anak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka.

Adapun salah satu skema pembelajaran tatap muka yang disiapkan adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seminggu 2 kali untuk setiap kelas dan terbagi kedalam 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan dari pukul 07.30 hingga 09.30 dilanjutkan sesi kedua pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Setiap sesi hanya diikuti siswa dengan jumlah 50 % dari kapasitas kelas.

Diskominfo/D2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT


Share:

Kamis, 10 Juni 2021

Hadiri Groundbreaking,DPRD Kab.Sukabumi Dukung Penuh Pembangunan KEK Cikidang

Ketua DPRD Kab.Sukabumi Yudha Sukmagara.

Red

SUKABUMI MATANUSA -

Proyek pusat pengembangan tekhnologi dan industri 4.0 di wilayah Kecamatan Cikidang,didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.dalam hal ini orang no 1 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukabumi, Yudha Sukmagara dengan tegasnya mengatakan bahwa Bukit Algoritma adalah proyek yang sangat bagus untuk peningkatan kemajuan di daerah Sukabumi,sudah barang tentu kami mendukung penuh,ucap Yudha ,saat mengahadiri Groundbreaking Cikidang,Rabu 9 juni 2021.

Acara tersebut  merupakan simbol dari  dimulainya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Cikidang yang digadang gadang akan menjadi silicon valley Indonesia.
Lanjut Yudha,Pembangunan Bukit Algoritma merupakan proyek yang sangat luar biasa besarnya.untuk itu dirinya berjanji ,akan membantu kepada pengembang untuk merealisasikan Bukit Algoritma tersebut,Ucap Ketua DPRD Sukabumi Yudha Sukmagara.

Lebih jauh Yudha, selain untuk peningkatan kemajuan Sukabumi,hal utama adalah membantu menyelesaikan regulasi-regulasi yang bisa mendorong percepatan Status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi Bukit Algoritma Cikidang,Kata Yudha kepada awak media.


Masih Di lokasi groundbreaking, Yudha juga sempat berkomunikasi dengan Staf Khusus Bupati Sukabumi Bidang Sumber Daya Manusia, Danan Budiman, bahwa sejauh ini proses perjalanan KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus Sukabumi, tinggal menunggu persetujuan dari Dewan KEK Nasional yang mengharuskan Sukabumi banyak masuk investor. 
"Saya berharap pembangunan ini dapat terlaksana dan terealisasi," jelas Yudha.

Untuk diketahui,Kegiatan acara Groundbreaking Bukit Algoritma Cikidang,dengan melakansakan standar kesehatan atau Prokes,dan bekerjasama dengan pigak Satgas Covid-19.adapun acara dilaksanakan di Gedung Pelupus Jl.Utama Cikidang,Desa Tamansari,Kecamatan Cikidang Sukabumi,Jawa Barat.

Setwan/d2

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Rabu, 02 Juni 2021

Bupati Sukabumi Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi,Ketua DPRD Jawaban Bupati Akan Menjadi Masukan Dan Pembahasan

Red/D2

SUKABUMI MATANUSA -

Tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.disampaikan langsung oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami atas jawaban pandangan umum fraksi DPRD ,Rabu (2/6/2021).

Adapun Tujuh Raperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut ialah :

1. penyertaan modal daerah kepada Perumda Agri Sukabumi Mandiri,

2. penyertaan modal daerah kepada Perumda BPR Sukabumi,
3. pengelolaan zakat,
4. perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,
5. perubahan ke dua atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi,
6. rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, dan
7. pemilihan kepala desa.

H. Marwan Hamami menyampaikan sepakat dengan Fraksi Partai Gerindra tentang tujuan pengelolaan Perumda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat umum. Baik dari aspek bisnis maupun sosial.

Baca Juga : Pasca Pandemi Pemkot Sukabumi Miliki.

“Berkaitan itu, BPR Kabupaten Sukabumi hadir sebagai mitra bagi usaha mikro dan kecil. Keberadaannya memberikan manfaat dalam permodalan usaha. Pemberian penyertaan modal ini, diharapkan dapat memberikan solusi dalam persaingan usaha perbankan dengan memberikan bunga rendah kepada UMK,” ujarnya.

Bahkan mengenai Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) H. Marwan berterima kasih atas dukungan Fraksi Partai Golkar. Dirinya sependapat mengenai program di Baznas harus sinergis dengan pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD.

“Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ZIS sangat dibutuhkan. Terutama di dunia usaha. Baznas Kabupaten Sukabumi mendukung hal ini dalam salah satu programnya yaitu Sukabumi Sejahtera. Program ini, mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha mikro dan pra Koperasi Syariah,” ucapnya.

Berkaitan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 10/2017 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan ini, tujuannya untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan pencatatan sipil dapat berjalan optimal.

” evaluasi dan memerbaiki standar pelayanan maupun kesiapan unsur pelayanan untuk menghasilkan kualitas data kependudukan yang akuntabel dan up to date. Sehingga, dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan di daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai Raperda tentang perubahan ke dua atas Perda nomor 7/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi ini, tujuannya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Sehingga, masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang optimal dari setiap perangkat daerah,” bebernya.

Berkaitan Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, H. Marwan bersepakat dengan Fraksi PDI Perjuangan. Di mana, pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan target standar pelayanan minimal pada urusan pemerintah menjadi prioritas dalam RPJMD tahun 2021-2026.

“Dalam implementasinya, kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional, dan akuntabel sangat diperlukan. Profesionalisme birokrasi meripakan prasyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance. Sementara akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean goverment,” terangnya.

Terkait Raperda Kepala Desa, hal itu tercetus atas hasil evaluasi dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2016,2017, dam 2019 lalu. Di mana, dalam pelaksanannya terdaat polemik dalam uji kompetensi.

“Maka, Raperda ini kita laksanakan seusia amanat pasal 25 peraturan menteri dalam negeri nomor 112/2014. Seleksi tambahan dilakukan apabila bakal calon kepala desa lebih dari lima orang. Seleksi tambahan ini, dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut H. Marwan, berbagai hal yang disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD masih banyak kekurangan.

Baca Juga : Dihari Lahir Pancasila Bupati " Pancasila Harus Kuat dan Tertanam Bagi Anak Bangsa".

“Insya Allah kita bisa berdiskusi dalam pembahasam antara eksekutif dengan pansus ataupun komisi,” terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi akan menjadi masukan dalam pembahasan tujuh Raperda tersebut. Di mana, pengkajian lebih lanjut akan dibahas oleh komisi dan Pansus DPRD.

“Raperda penyertaan modal daerah kepada Perumda Agri Sukabumi Mandiri, penyertaan modal daerah kepada Perumda BPR Sukabumi akan dibahas Komisi III, Raperda Pengelolaan Zakat akan dibahas Komisi IV, Raperda perubahan atas Perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dibahas Komisi I, dan sisanya dibahas Pansus,” pungkasnya

Diskominfosan/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share:

Senin, 31 Mei 2021

Pembahasan Raperda Dan Pengambilan Keputusan Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

Red/d2

SUKABUMI MATANUSA -

Rapat paripurna DPRD  dihadiri oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri.gelar Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi atas 7 (tujuh) Raperda dan pengambilan keputusan terhadap:

1. Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan
2. Raperda Tentang Ketahanan Pangan Daerah.


Dalam sambutanya Wabup menyampaikan sambutan tertulis Bupati Sukabumi yang menjelaskan bahwa,retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


“Perda nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah telah dilakukan perubahan dengan perda nomor 11 tahun 2015. Akan tetapi, setelah dilakukan evaluasi terhadap implementasi perda tersebut, terdapat beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang sudah tidak bernilai ekonomis dan selama ini hanya digunakan oleh perangkat daerah untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut dan sama sekali tidak dipergunakan oleh pihak ketiga sehingga tidak ada retribusi yang dapat dipungut” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa ketahanan pangan daerah telah menjadi komitmen pemerintah daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah di bidang ketahanan pangan.

“untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan kearifan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, serta membangun kawasan sentra produksi pangan”.


Untuk diketahui,diakhir sambutan tertulisnya bupati mengingatkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan 5 M secara lebih ketat dalam setiap aktifitas yakni selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi.
Diakhir acara dilakukan, penandatangan hasil pandangan umum fraksi.adapun gelar rapat Paripurna dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu. Senin (31/5/21).

Diskominfosan/Red

Print Friendly and PDF

BERITA INFORMASI RAKYAT
Share: