Ciptakan Pemerintahan Yang Berkualitas, Pemkot Sukabumi Lakukan MoU Dengan BPKP Jabar

Reporter : R.Iyan Satria

SUKABUMI KOTA MATANUSA -

Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berupaya mendorong pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Untuk itu, Salah satunya dengan membangun kesepakatan bersama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dengan Kepala Perwakilan BPKP Jabar Mulyana serta dihadiri Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada yang digelar di Balai Kota Sukabumi, Rabu (27/10).

'' Penyelenggaran pemerintah harus lebih baik dari waktu ke waktu baik segi kualitas dan kuantitas,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.

Sehingga pemkot melakukan percepatan dalam usaha memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan baik perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan dan monev yang harus lebih baik sejalan dengan amanat reformasi birokrasi.

Oleh karenanya perlu secara khusus menggandeng BPKP melalui MoU sebagai komitmen bersama saling mendukung dan menguatkan. Kehadiran BPKP ini lanjut Fahmi, adalah sebagai sebuah pendampingan, pembinaan dan menjalin hubungan yang baik.

| Baca Jugs : Tingkatkan ASN Berintegritas, Pemkot Sukabumi Sosialisasikan Pengendalian Gratifikasi

Sebelumnya, Inspektorat Kota Sukabumi meluncurkan inovasi PAKAR” Portal Pengaduan dan Konsultasi Aparatur dan Masyarakat yang menyediakan sarana informasi pengawasan dan konsultasi. Selain itu menggelar sosialisasi SPIP terintegasi dan manajemen risiko indeks melibatkan BPKP dan KPK agar ASN memiliki pemahaman yang sama.

Nantinya setelah penandatanganan ada turunan yang harus disiapkan. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Mulyana mengatakan, setelah ditandatangani kerjasama maka bisa segera ditindaklanjuti rencana tindak program. Penekanannya pada tata kelola managemen risiko dan pengendalian berjalan dengan baik.

Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Een Rukmini menambahkan, kerjasama ini dalam rangka manajemen pengelolaan pemerintahan daerah. Terutama konsulting tugas inspektorat seperti audit dan monev yang dilakukan.

Dokpim/Red