Bupati Sukabumi Ikuti Monev Peningkatan KIBP Tingkat Provinsi Jawa Barat 2021

Reporter : Asep Ichank. | Editor : D2

SUKABUMI MATANUSA-

Pembukaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021, diikuti oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami, Senin (30/8/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan Komisi Informasi Jawa Barat secara tatap maya ini, dibuka oleh Gubernur Jawa Barat H.M. Ridwan Kamil.

Dalam sambutannya, H.M. Ridwan Kamil mengatakan, keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam Undang- Undang. Oleh karena itu, dirinya mengajak semua lembaga untuk transparan,

" Mari transparan sebagai bentuk kewajiban dan amanat undang-undang,” ujarnya.

Menurut Kang Emil Jabar sudah tiga tahun berturut-turut juara kategori informatif. Bahkan, Jawa Barat menjadi teladan di Tingkat Nasional.

“Jawa Barat bisa kategori tertinggi. Semua badan publik rankingnya harus tinggi juga,” ucapnya.

Dalam monev tersebut, Kang Emil meminta Komisi Informasi memberitahukan setiap badan publik terkait kekurangannya. Hal itu untuk memperbaikinya di tahun berikutnya.

“Setiap evaluasi, dikasih juga penjelasan kurangnya itu apa. Sehingga tahun depan, lembaga itu jangan mengulangi kesalahan yang sama,” ungkapnya.

Kang Emil pun berpesan, semua badan publik wajib menginformasikan yang seluas-luasnya. Meskipun, ada beberapa informasi yang memang memerlukan pertimbangan dan kajian untuk dibuka.

“Undang-undang sudah mengatur. Tidak semua informasi dipublish. Ada beberapa informasi yang diberikan ketika suatu lembaga meminta,” bebernya.

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ijang Faisal mengatakan, ada 118 badan publik yang mengikuti monev tersebut. Jumlah tersebut masih belum menyeluruh.

“Makanya, kami ingin di 2022 nanti desa ikut dimonev,” bebernya.

Dirinya menegaskan tujuan monev ini, untuk mengevaluasi badan publik dalam keterbukaan informasi. Sebab, kewajiban paling utama badan publik ialah keterbukaan.

“Keterbukaan informasi menjadi bagian terpenting. Keterbukaan adalah amanat undang undang dan masyarakat berhak atas informasi. karena itu butuh transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.

Hasil dari monev ini, badan publik yang informatif akan mendapatkan anugerah dari Gubernur Jawa Barat.

“Penganugerahan ini rencananya akan dilaksanakan pada Desember mendatang,” pungkasnya.