24 C
id
  • Sign in / Join
  • Blog
  • Forums
Matanusa.net

Mega Menu

  • ×
  • News
  • Daerah
    • Sukabumi
    • Bogor
  • Nasional
    • Nasional
  • TNI & POLRI
    • TNI
    • POLRI
  • Pendidikan
    • Pendidikan
  • Kesehatan
    • Kesehatan
  • Lifestyle
    • Kuliner
    • Wisata
    • TIPS
  • Dunia
    • Dunia
  • Video
    • Video
  • Featured
    • Home - Beranda
    • Home - Post
    • Home - Label
    • Home - Eror 404
Matanusa.net
Telusuri
Beranda Nasional Pemerintahan Pemerintah Permudah dan Pangkas Birokrasi yang Bertele-tele,Terkait Izin Berusaha di Daerah
Nasional Pemerintahan

Pemerintah Permudah dan Pangkas Birokrasi yang Bertele-tele,Terkait Izin Berusaha di Daerah

MATANUSA
MATANUSA
12 Nov, 2020 0 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Mendagri Tito Karnavian pada Sosialisasi/Konsultasi Publik Atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (Foto: Humas Kemendagri).

NASIONAL MATANUSA -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan salah satu hambatan untuk lolos dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap adalah soal kemudahan investasi atau berusaha di Indonesia, yang dinilai masih relatif lebih sulit dibandingkan negara lain. Oleh sebab itu, salah satu cara keluar dari jebakan tersebut yakni dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Kita melihat bahwa kenyataannya memang para pengusaha agak kesulitan untuk berusaha di daerah, regulasinya panjang bertumpuk, oleh karena itu dengan adanya Omnibus Law ini disusun lagi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan memotong semua birokrasi yang bertele-tele dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya pada Sosialisasi/Konsultasi Publik Atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diadakan di Kantor Kemendagri, Kamis (12/11).

Seperti diketahui Kemendagri bertugas menyusun Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Tito berharap, RPP ini dapat menjadi platform atau fondasi bagi gubernur, pimpinan asosiasi, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ke depannya.

Baca Juga :DPMTSP Terus Tingkatkan Pelayanan Guna.

Demografi yang besar, ungkap Tito, merupakan modal penting untuk pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, salah satu syarat majunya ekonomi untuk menjadi negara besar itu adalah angkatan kerja.

“Kalau angkatan kerjanya kecil ya mohon maaf mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan produksi yang masif. Ekonomi identik dengan kemampuan produksi, angkatan kerja sebagai mesin produksi, sumber daya alam melimpah sebagai bahan untuk produksi, luas wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi. Indonesia memiliki sumber daya itu,” ujarnya.

Untuk itulah, Mendagri kembali menegaskan apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu berkaitan dengan 3 hal utama. Pertama, membangun sumber daya manusia yang produktif, unggul, terdidik, dan sehat. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, pencabutan atau pengurangan regulasi negara atau deregulasi.

Baca Juga : R.Gani Muhamad Apresiasi Atas Inovasi.

“Regulasi di tingkat pusat, peraturan pemerintah dan di tingkat daerah itu banyak sekali yang overlapping dan banyak sekali yang berbeda-beda, sehingga membuat kesulitan. Ada sekian ribu peraturan kepala daerah, peraturan daerah, maka timbul lah ide menyederhanakan dalam rangka membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan prinsip menggabungkan Undang-Undang atau Omnibus Law,” ujarnya.

Lebih jauh Mendagri menjelaskan, birokrasi yang cenderung bertele-tele dan lambat membuat pengusaha mengurungkan niatnya untuk berusaha dan berinvestasi. “Maka peran nonpemerintah baik dalam maupun luar negeri harus diberikan kepastian dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan prinsip yang bisa menguntungkan rakyat tanpa mengorbankan hal-hal dasar seperti lingkungan dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Terakhir, Tito kembali mengharapkan pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya tanpa melanggar hal yang terkait dengan lingkungan dan hak-hak privasi. “Kita ingin agar pengangguran tidak ada, semua bekerja, semua produktif, sehingga tidak terjadi masalah sosial keamanan dan lain-lain, sehingga hal tersebut dapat mendorong perekonomian bangsa,” Pungkasnya. 

Sumber : (HUMAS KEMENDAGRI/UN)/Red.

adv,.

Print Friendly and PDF


REDAKSIONAl
Kategori Nasional
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini

Posting Komentar

hello pembaca matanusa

Ads Single Post 4


Stay Conneted

14,629 FansLike
1,381FollowersFollow
10,126SubscribersSubscribe

E-Paper

E-Paper

Featured Post

Harap Perubahan, Pemilihan RW 02 Kp Tenjoayu 5 Calon Kandidat

Harap Perubahan, Pemilihan RW 02 Kp Tenjoayu 5 Calon Kandidat

MATANUSA- Juni 29, 2022
Gerak Jalan di Iringi Drum Band, Giat Samenan MDTA Nurul Ikhwan Cikidang

Gerak Jalan di Iringi Drum Band, Giat Samenan MDTA Nurul Ikhwan Cikidang

Juni 26, 2022
Gelar Halal Bihalal Dan Doa Bersama , SEBARA 83 Sukabumi Baksos Santuni Anak Yatim

Gelar Halal Bihalal Dan Doa Bersama , SEBARA 83 Sukabumi Baksos Santuni Anak Yatim

Juni 19, 2022
Terungkap! Motif Dua Pelaku Pengeroyokan Terhadap Wartawan Jurnal Sukabumi

Terungkap! Motif Dua Pelaku Pengeroyokan Terhadap Wartawan Jurnal Sukabumi

Juni 17, 2022
Realisasikan Dana Banprof Melalui Pengaspalan, Kades Wangun Jaya Tinjau Lokasi

Realisasikan Dana Banprof Melalui Pengaspalan, Kades Wangun Jaya Tinjau Lokasi

Juni 25, 2022
LASKAR CAHAYA TIMUR INDONESIA Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945-2022, " Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia " Ketua Umum LCT-Indonesia DADANG KARTAWIJAYA ,Ketua DPD JABAR D.Soeryadarma,SM
Matanusa.net

About Us

matanusa.net adalah perusahaan media, dalam memberikan informasi pemberitaan dalam pembangunan, edukatif dan bisnis, bermasyarakat, berimbang

Ikuti Kami

Copyright © 2017 - 2022 Matanusa.net All Rights Reserved
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Ramah Anak
  • Kode Etik Jurnalistik