Melalui Video Conference ,Sekda : PBJ Harus Memiliki Akuntabilitas Publik Yang Baik

Foto Istimewa.

SUKABUMI MATANUSA - Tahun 2020 Launching belajar dengan metode daring pengadaan Barang dan Jasa (Berdering PBJ) dibuka Sekertaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Iyos Somantri,yang dibuka di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Sukabumi.

Launching dilaksanakan melalui Video Conference dan diikuti unsur Perangkat Daerah dan Kecamatan. Rabu (10/6/2020).

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sigit Widarmadi Kegiatan tersebut merupakan Implementasi project perubahan Haerul Imam sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan II Tahun 2020, acara terselenggara atas kerjasama BBKPSDM dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat.

" Aksi perubahan ini merupakan inovasi yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah serta sesuai dengan kondisi yang sedang kita
hadapi bersama yakni pandemi covid 19 karena dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi" terangnya

Sementara itu, H Iyos Somantri menyampaikan bahwa sebagai bagian dari pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kab. Sukabumi harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang terus berkembang termasuk saat nanti memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal.

"untuk itu kita harus memperhatikan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi efektif dan efisien serta menjunjung tinggi nilai persaingan yang sehat serta berada dalam kerangka akuntabilitas yang terjamin".ungkapnya

Sekda berharap Inovasi tersebut bukan hanya sebagai syarat pelaksanaan Implementasi Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA) tetapi harus berkelanjutan dengan di dukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaku PBJ yang kompeten dapat meningkat.

"oleh karena itu saya menyambut baik pelaksanaan Berdering PBJ ini sehingga diharapkan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola pengadaan barang/jasa di masing masing Perangkat Daerah dapat tercapai".pungkasnya.